Prabowo, Dahlan, dan Mahfud, Bisa Saja Daftar Konvensi Demokrat

Senin, 08-04-2013 21:45

Prabowo, Dahlan, dan Mahfud, Bisa Saja Daftar Konvensi Demokrat : aktual.co
Prabowo Subianto (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Gagasan Pak SBY tentang konvensi diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia dan secara otomatis citra Partai Demokrat menjadi lebih baik," ujar M. Yasin.


Jakarta, Aktual.co — Wacana penjaringan calon presiden (Capres) melalui konvensi yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mendapat sambutan positif dari sejumlah kader demokrat. Gagasan tersebut diharapkan akan menaikkan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Partai Demokrat.

Ketua Umum Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD), Letjen (Purn) M. Yasin mengatakan, konvensi membuka ruang luas bagi tokoh-tokoh untuk bertarung dalam pemilu presiden 2014. Apalagi, menurutnya, syarat 20 persen perolehan suara pemilu untuk bisa mengusung capres dinilai sangat berat.

"Gagasan Pak SBY tentang konvensi diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia dan secara otomatis citra Partai Demokrat menjadi lebih baik," ujar M. Yasin dalam keterangan pers, Senin (8/4).

Menurutnya, konvensi Demokrat akan mencari kandidat capres yang paling diharapkan rakyat saat ini, karena tidak ada partai lain yang mengagas penjaringan capres melalui konvensi. Diprediksikan, siapapun yang terpilih, akan menjadi pemenang dalam pilpres mendatang.

"Siapapun yang terpilih dalam konvensi akan muncul sebagai pemenang. Apalagi partai lain tidak ada yang memakainya," kata Ketua UMUM BKPD, ormas sayap Demokrat yang menggarap sektor petani, buruh dan nelayan tersebut.

Yasin menjelaskan, konvensi demokrat bisa diikuti oleh kader internal ataupun tokoh-tokoh eksternal.

"Bisa saja Prabowo, Dahlan Iskan dan Mahfud MD, ataupun tokoh lainnya ikut konvensi tersebut," kata mantan Sekjen Wantanas tersebut.

Seperti diketahui, SBY melontarkan gagasan untuk menjaring capres melalui konvensi. Wacana konvensi dilontarkan SBY dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi pada akhir pekan lalu.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Oct 2014 19:10:47
    "Inilah ciri tidak ada rekrutmen yang baik di partai, tidak mencoba memahami aturan main di ruang rapat," kata Marzuki, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 18:44:10
    Dalam penyampaian visi dan misi pada kesempatan tersebut, Irman Gusman menyatakan siap untuk kembali menjadi pimpinan DPD periode 2014-2019. Irman merupakan ketua DPD periode 2009-2014.
  • 2 Oct 2014 18:30:37
    "Sebenarnya, rentetan peristiwa sudah jelas bahwa dari awal Pak SBY mendukung Prabowo dalam Pilpres. Saya tidak melihat kalau hanya karena tidak berkomunikasi langsung dengan Bu Mega jadi ada hal yang mengubah sikap itu (sikap terhadap KMP)," kata Pramono.
  • 2 Oct 2014 18:16:58
    "Kalau kemarin Pak SBY menerima Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan, saya yakin kondisi dan suasana (pemilihan Pimpinan DPR) akan berbeda. Tetapi itu tidak terjadi, karena sampai tadi malam belum ada komunikasi."
  • 2 Oct 2014 18:01:23
    Dari wilayah Indonesia Barat ada Irman Gusman dan Intsiawati Ayus. Kemudian dari wilayah Indonesia Tengah, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Oesman Sapta Odang.
  • 2 Oct 2014 17:55:30
    Oleh karena itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mundur dari posisinya sebagai pimpinan Koalisi Indonesia Hebat dan partai.
  • 2 Oct 2014 17:44:23
    "Karena apa, walaupun kita memproduksi BBM banyak sekalipun, tetapi kita (pemerintah) harus membelinya kepada perusahan (minyak) asing yang beroperasi di dalam negeri kita. Maka sebanyak apapun produksi minyak nasional kita tidak ada bedanya," kata peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam acara diskusi bertajuk "Quo Vadis Kedaulatan Energi Indonesia di bawah Pemerintahan Baru?", di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Kamis (2/9).
  • 2 Oct 2014 17:34:06
    "Kami tetap netral, baik ke KMP atau Indonesia Hebat," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 17:30:52
    "Koalisi ini (KMP) dimenangkan bukan untuk menjegal dan bukan untuk menghadirkan politik yang salah. Ini adalah politik untuk menghadirkan konsolidasi yang kuat di DPR melakukan fungsi check and balance terhadap eksekutif," kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 17:25:29
    Tri Widodo, Koordinator Indonesia Oil & Gas Watch dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Kamis (2/10) mengatakan, orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana korupsi di BP Migas adalah Kepala yang menjabat, yaitu Kardaya Warnika dan Raden Priyono.
  • 2 Oct 2014 17:08:15
    "Oleh karena itu TPDI mendesak Megawati untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk terus memimpin PDIP dan memimpin Koalisi Indonesia Hebat karena realitas politik terkini sudah tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan Megawati. Sebagai partai pemenang pemilu, maka kekalahan PDIP secara susul menyusul," demikian Petrus.
  • 2 Oct 2014 17:02:25
    Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi sidang paripurna di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Jokowi rencananya akan dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober mendatang. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 2 Oct 2014 17:00:41
    "Kalau saya, kurang sependapat soal Perppu. Karena dalam konstitusi ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa," ujar Pasek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 16:40:42
    "Modus yang paling besar adalah dengan pengelembungan cost recovery atau me-mark up, dimana anggaran per tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah," tegasnya.
  • 2 Oct 2014 16:32:04
    Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir, awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Nopember 1971 ini adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
  • 2 Oct 2014 16:26:31
    "Rencana SBY yang akan memasukan sepuluh syarat perppu yang akan diterbitkannya akan menjadi hambatan tersendiri. Pasalnya, usulan sepuluh syarat yang diusulkan Demokrat dalam sidang DPR waktu lalu tidak mendapat respon positif dari anggota dewan," katanya.
  • 2 Oct 2014 16:19:15
    "Pemerintah Tiongkok sangat tegas menyatakan posisinya. Urusan Hong Kong urusan dalam negeri Tiongkok," kata Wang, sementara Kerry berdiri disampingnya di Kementerian Luar Negeri.
  • 2 Oct 2014 16:10:53
    "Ke depan persoalan pemilihan pimpinan dan kelengkapan MPR, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem tentu melihat substansinya berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR. Hal terkait pemilihan pimpinan MPR dan alat kelengkapan lebih bisa dimusyawarahkan," kata Pramono saat ditemui di depang Ruang Rapat Paripurna I DPR di Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 16:05:16
    "Nanti pemilihan akan dilaksanakan Senin depan. Dan KMP pasti sudah siapkan paket yang akan diajukan," ujar Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 15:51:05
    Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid yakin KMP akan kembali memenangkan pemilihan pimpinan di MPR. Sebab, banyak anggota DPD yang jadi pendukung Koalisi Merah Putih.
  • 2 Oct 2014 15:48:49
    "SBY sangat welcome untuk ketemu Ibu Mega, tapi dari Ibu Meganya sendiri yang kita sedih," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 15:45:49
    "Kita tidak diberi ruang untuk bicara, microfon mati dan akhirnya pimpinan juga ndablek, ndablek itu tanda petik tidak mau tahu, enggak mau dengarlah," tutupnya.
  • 2 Oct 2014 14:59:19
    Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi mencocokkan kain batik untuk Wapres terpilih Jusuf Kalla alias JK saat menghadiri peringatan Hari Batik Nasional di Pasaraya Blok M, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Dalam kegiatan ini Jokowi meresmikan Pasaraya Tribute to Batik 2014 dengan menghadirkan Pasar Klewer ke dalam mall. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 2 Oct 2014 12:57:51
    PPP Dapat Jatah Pimpinan MPR
  • 2 Oct 2014 12:27:56
    "Intinya, saya menolak kita kembali ke UUD '45 asli tanpa addendum. Karena itu tidak demokratis dan akan menimbulkan pemerintah yang otoriter kalau presiden itu bisa berkuasaa selamanya, dan adendum itu perlu," tandasnya.


eXTReMe Tracker