Prabowo, Dahlan, dan Mahfud, Bisa Saja Daftar Konvensi Demokrat

Senin, 08-04-2013 21:45

Prabowo, Dahlan, dan Mahfud, Bisa Saja Daftar Konvensi Demokrat : aktual.co
Prabowo Subianto (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Gagasan Pak SBY tentang konvensi diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia dan secara otomatis citra Partai Demokrat menjadi lebih baik," ujar M. Yasin.


Jakarta, Aktual.co — Wacana penjaringan calon presiden (Capres) melalui konvensi yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mendapat sambutan positif dari sejumlah kader demokrat. Gagasan tersebut diharapkan akan menaikkan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Partai Demokrat.

Ketua Umum Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD), Letjen (Purn) M. Yasin mengatakan, konvensi membuka ruang luas bagi tokoh-tokoh untuk bertarung dalam pemilu presiden 2014. Apalagi, menurutnya, syarat 20 persen perolehan suara pemilu untuk bisa mengusung capres dinilai sangat berat.

"Gagasan Pak SBY tentang konvensi diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia dan secara otomatis citra Partai Demokrat menjadi lebih baik," ujar M. Yasin dalam keterangan pers, Senin (8/4).

Menurutnya, konvensi Demokrat akan mencari kandidat capres yang paling diharapkan rakyat saat ini, karena tidak ada partai lain yang mengagas penjaringan capres melalui konvensi. Diprediksikan, siapapun yang terpilih, akan menjadi pemenang dalam pilpres mendatang.

"Siapapun yang terpilih dalam konvensi akan muncul sebagai pemenang. Apalagi partai lain tidak ada yang memakainya," kata Ketua UMUM BKPD, ormas sayap Demokrat yang menggarap sektor petani, buruh dan nelayan tersebut.

Yasin menjelaskan, konvensi demokrat bisa diikuti oleh kader internal ataupun tokoh-tokoh eksternal.

"Bisa saja Prabowo, Dahlan Iskan dan Mahfud MD, ataupun tokoh lainnya ikut konvensi tersebut," kata mantan Sekjen Wantanas tersebut.

Seperti diketahui, SBY melontarkan gagasan untuk menjaring capres melalui konvensi. Wacana konvensi dilontarkan SBY dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi pada akhir pekan lalu.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Aug 2014 11:22:21
    "Kabinet Jokowi-JK jika ingin sukses tidak sekedar membawa Indonesia melangkah tapi Jokowi-JK diharapakan membawa "Indonesia Melompat". Tanpa loyalitas tinggi itu, Pak Jokowi-JK akan menghadapi kesulitan yang sama dihadapi SBY sekarang dalam mengkordinasikan kabinet," kata Fahmi di Depok, S
  • 2 Aug 2014 11:09:41
    "Juga tidak ada tekanan dari partai koalisi, karena koalisi yang dibentuk tanpa syarat. Selain itu, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa orang yang membantunya harus bersih dari catatan hukum," ujar Poempida.
  • 2 Aug 2014 10:54:20
    "Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," ujarnya.
  • 2 Aug 2014 10:41:07
    Tanggap atas rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. "Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih." Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. "Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.
  • 2 Aug 2014 10:28:54
    Pengamat dan dosen Ilmu Pengetahuan Moral-Politik UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Dr Ali Hasan Siswanto M.Fil.I menyarankan capres terpilih Joko Widodo untuk berhati-hati dalam memilih menteri dari kalangan parpol.
  • 2 Aug 2014 09:49:15
    "Putra-putri Papua terbaik layak direkrut untuk masuk dalam Kabinet Jokowi-JK," kata Samuel kepada wartawan di Jayapura, Papua
  • 2 Aug 2014 06:32:26
    Ia melanjutkan, semua pihak sebaiknya mempercayakan saja penilaian calon menteri kepada Jokowi-JK. Dipastikan penilaian keduanya semata-mata demi Indonesia yang lebih baik.
  • 2 Aug 2014 06:06:51
    Pidato Raja Arab Saudi Abdullah yang mengecam serangan Israel ke Gaza, Palestina adalah upaya membantah tuduhan bahwa negara itu -bersama sekutu, Mesir dan UAE- senang melihat Hamas melemah oleh serangan Israel.
  • 2 Aug 2014 04:34:00
    Situs Wikileaks yang digagas Julian Assange bukanlah situs penyebar hoax atau kelompok jejaring media sosial (sosmed) yang kerjanya menebar fitnah atas pesanan orang atau parpol tertentu.
  • 2 Aug 2014 04:18:00
    "Dan rakyat yang dimaksud mencakup rakyat internalnya (Kader) dan rakyat Indonesia. Seperti motto-nya Suara Golkar, Suara Rakyat," tukasnya.
  • 1 Aug 2014 22:27:09
    "Masih terlalu dini berbicara apakah Golkar akan menjadi partai oposisi atau kembali menjadi partai pendukung pemerintah. Kami harus lihat dulu perkembangan pascapengumuman MK pada tanggal 22 Agustus mendatang"
  • 1 Aug 2014 20:17:18
    "Memang statemen politik Jokowi-JK tidak bagi-bagi kursi, tapi para pendukungnya pasti meminta jabatan dalam susunan kabinetnya"
  • 1 Aug 2014 16:51:17
    "Ketika aksi-aksi moral kami diplintir kami marah besar, aksi kami adalah aksi moral tanpa ada massa bayaran"
  • 1 Aug 2014 16:25:28
    Komisi Pemilihan Umum disebut sudah melanggar Peraturan KPU dan Undang-Undang (UU) karena membuka kotak suara setelah rekapitulasi selesai.
  • 1 Aug 2014 16:15:08
    Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah Joko Purnomo mengakui telah membuka kotak suara yang kini menyisakan 10 persen yang belum terbuka dari jumlah TPS se Jateng.
  • 1 Aug 2014 16:10:46
    Pihak tim Prabowo-Hatta Rajasa akan terus memperkarakan kecurangan yang terjadi pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.
  • 1 Aug 2014 15:46:33
    KPUD DKI Jakarta telah membuka kotak suara mencapai 5.801 sama seperti yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu.
  • 1 Aug 2014 14:55:46
    Sidang perdana gugatan hasil Pilpres yang digelar MK pada 6 Agustus mendatang akan diwarnai aksi dari pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mengawal jalannya proses persidangan di MK.
  • 1 Aug 2014 01:00:00
    Kewajiban KPU hanyalah menyimpan arsip yg dimaksud, bukan kemudian memperlakukannya secara sepihak sekehendak hati
  • 31 Jul 2014 21:58:51
    "Kedatangan Bill Clinton, sebagai orang politik saya dengan jernih dapat melihat apa yang terjadi. Berhati-hati, ini grand design dari kepentingan asing, bukan hanya antara Jokowi vs Prabowo"
  • 31 Jul 2014 20:52:01
    Proses pilpres banyaknya kecurangan yang diiperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan.
  • 31 Jul 2014 19:54:50
    Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Rachmawati Soekarnoputri didampingi Advokat dari Tim Pembela Merah Putih (TPMP) Didi Supriyanto mendeklarasikan Fron Pelopor untuk mengawal gugatan Pilpres Prabowo - Hatta di Mahkamah Konstitusi di kediamannya Jalan Jati Padang Raya no 54, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2014). Rachmawati menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu terburu-buru mengumumkan rekapitulasi Pilpres. Jadi perkenankan saya ingin deklarasikan Front Pelopor untuk mendukung proses gugatan Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta ke MK. Rahmawati pun mengaku mengetahui langsung adanya kecurangan dalam Pilpres 2014. Aktual/Tino Oktaviano
  • 31 Jul 2014 19:00:52
    Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah membenarkan menerima Surat Edaran dari KPU RI.
  • 31 Jul 2014 18:00:24
    Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginstruksikan jajarannya, KPUD Propinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupateen/Kota serta KIP Kabupaten/Kota Aceh bukan peraturan perundang-undangan. Karenanya instruksi pengambilan formulir modul A5 dan formulir model C7 dalam instruksi tersebut tidak bisa dilaksanakan.
  • 31 Jul 2014 17:25:00
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers terkait pemberitaan yang bersumber dari situs WikiLeaks tentang dugaan korupsi percetakan uang Republik Indonesia yang dicetak di Australia yang menyebut nama dirinya dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014). Presiden SBY membantah telah menerima aliran dana dari Australia terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp100.000 di Australia seperti yang diungkapkan situs WikiLeaks karena keputusan pengawasan, kewenangan untuk cetak itu ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah atau presiden. Aktual/Abror-presidenri.go.id


eXTReMe Tracker