Kembangkan Senjata Penghancur Dengan Korsel, Indonesia Rugi Rp1,6 T

Wahyu Romadhony - Sabtu, 02-03-2013 21:54

Kembangkan Senjata Penghancur Dengan Korsel, Indonesia Rugi Rp1,6 T : aktual.co
TB Hasanuddin (Foto: Aktual.co/Bowo) (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR berencana segera memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan proyek KFX ini. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tegas dia.


Jakarta, Aktual.co— Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam sikap Kementrian Pertahanan (Kemenhan) yang tertutup soal kerjasama pengembangan pesawat Korean Fighter eXperiment (KFX) dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel)."Kita baru tahu kalau ada kerjasama itu setelah ada informasi kerjasama dibatalkan secara sepihak oleh Korsel padahal kita sudah serahkan uang Rp1,6 triliun," ujarnya kepada Aktual.co, Sabtu (2/3).

Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR berencana segera memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan proyek KFX ini. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tegas dia.

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun pesawat KFX dimulai pada 2001, dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp80 triliun yang dibutuhkan.

Politisi PDIP tersebut menilai tidak selayaknya Indonesia terlibat dalam pengembangan senjata temput pemusnah masal ini."tidak pas  negara Indonesia menganut prinsip bebas aktif kenapa  ikut membuat senjata penghancur. Selain itu ada konflik antara Korsel dan Korut keduanya sama-sama sahabat kita," ujarnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Oct 2014 00:42:27
    Tidak mudah bagi presiden terpilih Jokowi untuk melaksanakan gagasan Bung Karno soal Trisakti di dalam pemerintahannya nanti. Sebab, banyak kelompok pro pasar yang tidak suka dengan cara ini.
  • 2 Oct 2014 00:14:40
    Rapat Paripurna DPR ditunda sementara karena ricuh. Saat rapat yang sempat dilakukan, beberapa fraksi memberikan laporan soal ketua fraksinya.
  • 1 Oct 2014 23:58:10
    "Wacana itu tidak ada sama sekali," katanya, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 23:40:53
    "Sejarah diabaikan, anak-anak (sekarang) sudah tidak tertarik sejarah lagi, yang penting bahasa Inggris, matematika yang penting. Nanti jadi ekonom, jadi dokter. Sehingga hanya berfikir secara materialis saja," kata Anhar usai acara bedah buku 'Maulwi Saelah Penjaga Terakhir' di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 23:22:39
    "PAN tetap berkhidmat di Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Viva.
  • 1 Oct 2014 23:17:31
    "Undang-Undang Dasar sekarang membuka ruang untuk orang asing. Sehingga, pasal 33 itu sudah tidak ada artinya, sudah dimakan oleh orang asing," tandas dia.
  • 1 Oct 2014 23:04:23
    "Soal siapa yang menang, sudah kita pastikan dalam rapat paripurna DPR RI malam ini. Tapi tolong hargai partai-partai yang belum masuk dalam rapat paripurna ini," kata Honing.
  • 1 Oct 2014 22:40:56
    Ini Proyeksi Pimpinan DPR Versi KMP
  • 1 Oct 2014 18:45:18
    Kesemrawutan kondisi kekinian Indonesia baik dari sisi moral, politik, ekonomi, budaya, sosial dinilai sebagai bentuk acuhnya para penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah. Sebab, dalam menjalankannya cenderung melupakan dan tidak belajar dari peristiwa masa lalu, dengan menilai sejarah hanya sampai sebuah catatan kelam.
  • 1 Oct 2014 18:34:21
    "Politik dagang sapi partai koalisi dalam pemilihan pimpinan DPR harus dilawan karena berpotensi besar hanya akan meloloskan orang-orang yang tidak memenuhi enam syarat di atas menjadi pimpinan DPR," pungkas Ade.
  • 1 Oct 2014 18:04:58
    "Ujung-ujungnya biaya politik tersebut akan dikembalikan dengan pelbagai cara saat menjadi anggota dewan," sambungnya dalam siaran pers kepada Aktual.co.
  • 1 Oct 2014 17:54:20
    "Kita konsisten dukung pilkada langsung, kita tidak pernah mengatakan pilkada DPRD. Dan saya adalah produk pilkada langsung, bila tak ada pilkada langsung tak ada Dede Yusuf," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 17:42:24
    "Saat ini kepemilikan asing di sektor perbankan dibolehkan sampai 100 persen dan ini harus mulai dibatasi. Supaya pertumbuhan sektor keuangan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh modal asing yang sudah sangat kuat menjadi makin kuat," tambahnya.
  • 1 Oct 2014 17:35:34
    "Bung Karno, bapaknya Bu Mega justru tidak setuju dengan Pilkada secara langsung dengan mencabut UU No.1 tahun 1957 pada tahun 1959. Karena menurut beliau, Pilkada secara langsung itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia yang asli yaitu sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan," tutupnya.
  • 1 Oct 2014 17:23:20
    "Saya mau DPR punya perpustakaan bagus yang memadai. Semua hal dari legislatif sampai persidangan-persidangan semua ada di situ," ujar Fadli Zon, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:56:02
    "Mungkin beliau ingin menyatakan kesungguhannya berpihak pada rakyat yang menginginkan Pilkada langsung. Namun dengan dikeluarkannya Perppu, UU yang telah disahkan belum berarti gugur. Kan nanti diusulkan dulu ke DPR, yang nanti pembahasannya akan diagendakan pada siang nanti, bisa diterima bisa ditolak," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:51:44
    KMP merasa perlu untuk mengamandemen lagi UUD 1945, sebagai hulu dari segala peraturan, agar tercipta suatu kebijakan yang lebih nasionalis dan berdasarkan Pancasila.
  • 1 Oct 2014 16:44:40
    Namun, sementara itu Fadli menegaskan bahwa diajukannya Perppu tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena akan dikaji terlebih dahulu dan harua mendapat persetujuan dari anggota DPR.
  • 1 Oct 2014 16:29:18
    Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR (dari kiri) Sohibul Iamn, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung dan Taufik Kurniawan saat penandatanganan penyerahan catatan kinerja dan Daftar Inventaris DPR periode lalu kepada Pimpinan DPR sementara Popong Otje Djundjunan (membekangi), pada Paripurna Pelantikan anggota DPR/DPD/MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2019. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:27:15
    "Untuk orang-orang yang belum dilantik dilakukan penangguhan sudah berkekuatan tetap kalau misal tidak bersalah akan dilantik, kalau bersalah akan diganti, ganti oleh partainya," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:24:53
    Ibu Negara Ani Yudhoyono (tengah) didampingi Ibu Wapres Herawati Boediono (kedua dari kanan) asyik foto-foto at menghadiri acara pelantikan anggota DPR/DPD/MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2009 dan disaksikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Pesiden Boediono serta Presiden terpilih dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:23:32
    Namun, Fadel menyarankan SBY untuk menguji materi terlebih dahulu di MK. "Saya kira uji materi dulu di MK baru kita lihat langkah berikutnya," tutupnya.
  • 1 Oct 2014 16:21:20
    Presiden terpilih Joko Widodo (kelima dari kanan) Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (keempat dari kanan) bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat hadir pada pelantikan anggota DPR/DPD/MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2009. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:15:45
    Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan penghormatan saat mengahiri acara pelantikan anggota DPR/DPD/MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2009 dan disaksikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Pesiden Boediono serta Presiden terpilih dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:13:04
    "Nanti kita akan bicarakan itu pada akhir tahun. Kita berkeinginan juga untuk mengadakan perubahan batang tubuh UUD 1945. Nanti InsyaAllah kita laksanakan," ujar Fadel Muhammad, Waketum Partai Golkar di Senayan, Rabu (1/10).


eXTReMe Tracker