Kembangkan Senjata Penghancur Dengan Korsel, Indonesia Rugi Rp1,6 T

Wahyu Romadhony - Sabtu, 02-03-2013 21:54

Kembangkan Senjata Penghancur Dengan Korsel, Indonesia Rugi Rp1,6 T : aktual.co
TB Hasanuddin (Foto: Aktual.co/Bowo) (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR berencana segera memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan proyek KFX ini. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tegas dia.


Jakarta, Aktual.co— Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam sikap Kementrian Pertahanan (Kemenhan) yang tertutup soal kerjasama pengembangan pesawat Korean Fighter eXperiment (KFX) dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel)."Kita baru tahu kalau ada kerjasama itu setelah ada informasi kerjasama dibatalkan secara sepihak oleh Korsel padahal kita sudah serahkan uang Rp1,6 triliun," ujarnya kepada Aktual.co, Sabtu (2/3).

Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR berencana segera memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan proyek KFX ini. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tegas dia.

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun pesawat KFX dimulai pada 2001, dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp80 triliun yang dibutuhkan.

Politisi PDIP tersebut menilai tidak selayaknya Indonesia terlibat dalam pengembangan senjata temput pemusnah masal ini."tidak pas  negara Indonesia menganut prinsip bebas aktif kenapa  ikut membuat senjata penghancur. Selain itu ada konflik antara Korsel dan Korut keduanya sama-sama sahabat kita," ujarnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 28 Nov 2014 07:00:08
    Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus juga mengeluarkan surat resmi untuk mencabut surat edaran 'larangan' menteri atau setingkatnya hadir di DPR RI.
  • 28 Nov 2014 06:27:03
    Komisi III DPR RI mengagendakan untuk mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan KPK pada hari Senin (1/12) untuk membahas mekanisme fit and proper test pengganti jabatan Busyro Muqoddas selaku pimpinan anti rasuah tersebut
  • 28 Nov 2014 06:08:59
    Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai langkah anggota dewan untuk melakukan interpelasi kepada Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat.
  • 27 Nov 2014 19:00:46
    Pengunjuk rasa mengenakan topeng Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri ESDM Sudirman Said, Menneg BUMN Rini Soemarno serta Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, sambil membawa keranda mayat saat menggelar aksi di depan Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Aksi puluhan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARA) ini menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan memandang Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 27 Nov 2014 18:20:32
    "Pembahasan di tingkat I (DPD) akan dilibatkan karena kalau tidak dilibatkan akan salah (menyalahi undang-undang)," kata Sareh di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 18:10:00
    "Polisi itu pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan, itu sudah melenceng dari kewenangannya," kata Evick Budianto, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 18:00:00
    "Kami melihat masih ada regulasi yang tumpang tindih penerapannya," kata Zulkifli Hasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan dengan wilayah Malaysia, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 17:10:00
    "Hari ini rapat pleno Komisi III untuk bahas tahapan 'fit dan proper test' calon pimpinan KPK terpaksa ditunda dengan alasan setelah ditunggu lebih dari 30 menit, fraksi-fraksi KIH juga belum datang, akhirnya diputuskan rapat pleno ditunda," kata Benny, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 17:00:54
    "Kata menunda itu, ingin memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyelesaikan permasalahannya ketika itu. Karena jika tidak, maka tentu akan membuat bingung pemerintah kepada siapa datangnya, dan ini malah akan memperuncing friksi di parlemen," kata dia dalam diskusi, di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 16:50:18
    "Presiden Jokowi tidak menghormati, melecehkan lembaga wakil rakyat, artinya tidak menghormati kedaulatan rakyat dan kepercayaan rakyat yang memilih DPR," kata dia, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 15:42:44
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, melihat data calon tenaga kerja Indonesia di Unit Pelayanan Publik saat inspeksi mendadak di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Sidak dilakukan untuk melihat langsung data dan permasalahan yang dialami tenaga kerja Indonesia. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 Nov 2014 15:30:21
    Banyak munculnya reaksi keras membuat Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataan soal permintaanya kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali.
  • 27 Nov 2014 15:00:36
    Pernyataan Menko Polhukam mengenai pelarangan Munas Golkar IX bukan hanya intervensi namun juga ungkapan merendahkan partai Golkar.
  • 27 Nov 2014 14:40:11
    Fraksi Partai Demokrat mengatakan sikapnya untuk menggunakan hak bertanya dewan kepada pemerintahan Jokowi-JK sudah sesuai dengan standing position partai berlambang bintang mercy itu, sebagai partai penyeimbang.
  • 27 Nov 2014 14:10:53
    Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan kebijakkan yang melarang para pejabat negara menggelar pesta mewah secara berlebihan.
  • 27 Nov 2014 14:00:01
    Usulan Benny itu terkait adanya aksi pemukulan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa di Pekanbaru Riau saat menolak kedatangan Presiden Jokowi. Aparat melakukan pembubaran paksa demonstran dan memukuli mahasiswa yang bersembunyi di mushalla Gedung RRI, Pekanbaru, Selasa (25/11).
  • 27 Nov 2014 13:50:57
    Kisruh dualisme internal yang dialami partai Golkar diyakini tidak akan memecah partai berlambang pohon beringin seperti yang dialami oleh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).
  • 27 Nov 2014 13:30:36
    Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddi Chrisnandi meminta PNS untuk membawa makanan berupa singkong rebus, jagung rebus, Misro/Comro/lemet/timus, singkong urap. ubi rebus.
  • 27 Nov 2014 13:20:52
    Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu belajar dan mencontoh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dan menjalin hubungan dengan DPR, partai dan tokoh-tokoh politik nasional.
  • 27 Nov 2014 13:10:12
    Kisruh yang melanda internal Partai Golkar jelang musyawarah nasional (Munas) ke IX yang beragendakan pemilihan ketua umum menjadi perhatian partai yang berada di koalisi merah putih (KMP).
  • 27 Nov 2014 13:00:18
    Setelah menaikan harga BBM bersubsidi, Presiden, Jokowi membuat kebijakan baru, dengan melakukan impor sapi dari Australia.
  • 27 Nov 2014 12:50:43
    Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan ada lima kriteria sosok KSAL dan KSAU ke depan.
  • 27 Nov 2014 12:40:16
    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djoyohadikusumo hanya mengaku kedatangannya di DPR untuk bersilaturami dengan pimpinan parlemen,
  • 27 Nov 2014 12:39:51
    Bendera merah putih raksasa berkibar di Monumen Nasional Jakarta Pusat, Kamis (27/11/ 2014). Pengibaran bendera berukuran 45 x 16 meter ini dilakukan Kementerian Pertahanan menyambut peringatan hari Bela Negara pada 19 Desember mendatang. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 Nov 2014 12:20:17
    Langkah kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar yang melaporkan susunan pengurus Partai Golkar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dinilai kekanak-kanakan.


eXTReMe Tracker