Kembangkan Senjata Penghancur Dengan Korsel, Indonesia Rugi Rp1,6 T

Wahyu Romadhony - Sabtu, 02-03-2013 21:54

Kembangkan Senjata Penghancur Dengan Korsel, Indonesia Rugi Rp1,6 T : aktual.co
TB Hasanuddin (Foto: Aktual.co/Bowo) (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR berencana segera memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan proyek KFX ini. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tegas dia.


Jakarta, Aktual.co— Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam sikap Kementrian Pertahanan (Kemenhan) yang tertutup soal kerjasama pengembangan pesawat Korean Fighter eXperiment (KFX) dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel)."Kita baru tahu kalau ada kerjasama itu setelah ada informasi kerjasama dibatalkan secara sepihak oleh Korsel padahal kita sudah serahkan uang Rp1,6 triliun," ujarnya kepada Aktual.co, Sabtu (2/3).

Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR berencana segera memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menjelaskan proyek KFX ini. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tegas dia.

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun pesawat KFX dimulai pada 2001, dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp80 triliun yang dibutuhkan.

Politisi PDIP tersebut menilai tidak selayaknya Indonesia terlibat dalam pengembangan senjata temput pemusnah masal ini."tidak pas  negara Indonesia menganut prinsip bebas aktif kenapa  ikut membuat senjata penghancur. Selain itu ada konflik antara Korsel dan Korut keduanya sama-sama sahabat kita," ujarnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 22 May 2015 19:12:35
    ‪"Tujuan yang mulia dalam rangka mengadakan islah. Sambil menunggu pak JK pulang dari Jepang. Nanti kan ada tim untuk menjembatani, yang jelas islah,"
  • 22 May 2015 18:40:43
    "Kita mengutuk tindakan represif dan genosida terhadap warga rohingya,"
  • 22 May 2015 18:16:13
    "Mengembalikan kepengurusan hasil Munas Riau dianggap dapat mengacaukan bangunan hukum, peraturan dan perundang-undangan,"
  • 22 May 2015 15:52:07
    Forum Bersama Anggota DPR-DPD RI asal Aceh berharap agar tidak ada lagi konflik yang terjadi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu karena dapat menghambat pembangunan.
  • 22 May 2015 15:24:32
    "Tapi belakangan malah memunculkan kasus baru, yaitu pengusiran dan kekerasan terhadap Rohingya,"
  • 22 May 2015 15:08:34
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan pemerintah harus segera membuat dasar hukum bagi para pencarian suaka, terutama bagi warga negara yang tengah berkonflik.
  • 22 May 2015 14:41:28
    "Pilkada ini berbeda dengan kegiatan kedinasan, kegiatan kelembagaan. Kegiatan infrastruktur kedinasan, seperti target pembangunan jembatan bisa berlaku mundur beberapa bulan jika anggarannya tidak ada,"
  • 22 May 2015 14:33:23
    "Saya tidak sependapat dengan pernyataan pak Faisal Basri. Dengan alasan, kita butuh BBM itu untuk seterusnya bukan sifatnya insidentil, berapapun kapasitasnya pasti akan kita butuhkan produknya tidak mungkin nganggur,"
  • 22 May 2015 14:21:09
    "Saya mengharapkan Golkar sebagai partai yang memiliki banyak tokoh senior, bisa menemukan solusi atas polemik internalnya. Saya pindah ke Hanura bukan kecewa dengan Golkar, saya pindah pun meminta masukan dari abang-abang saya di Golkar seperti pak Jusuf Kalla, pak ARB, pak Agung Laksono, pak Theo, pak Akbar Tanjung dan lainnya,"
  • 22 May 2015 14:05:44
    "Saya nolak pembangunan gedung dan saya minta kajian secara detail dari dulu terkait gedung,"
  • 22 May 2015 13:27:14
    "Begitu pula, UNHCR tidak hanya membebankan masalah ini terus menerus atas tsunami manusia dari Myanmar dan Bangladesh, namun UNHCR harus bisa menyalurkan ke negara yang bersedia menampung Rohingnya dari Myanmar yang tidak diakui kewarganegaraanya,"
  • 22 May 2015 13:20:29
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dianggap telah melecehkan DPR. Sebab, tak hadiri undangan Komisi VII , padahal sebelum tanda tangan surat undangan, DPR telah memastikan jadwal Sudirman kosong.
  • 22 May 2015 12:53:31
    "Sampai saat ini belum ada izin impor beras, izin impor yang pernah diumumkan oleh Menteri Perdagangan hanya antisipasi dari pemerintah tapi belum dilakukan sampai sekarang,"
  • 22 May 2015 12:43:43
    Ketua Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo menyatakan secara tegas reklamasi teluk Jakarta adalah ilegal. Pasalnya, Komisi IV DPR RI belum pernah mendapatkan laporan mengenai ijin reklamasi tersebut.
  • 22 May 2015 12:36:16
    Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh mendesak agar PBB, Asean dan komunitas masyarakat dunia lainnya mengucilkan Myanmar dalam pergaulan dunia. Bahkan, didesak organisasi internasional itu memblokir seluruh jalur masuk ke negara itu. Hal itu perlu dilakukan untuk negara yang membiarkan genosida terhadap warga Rohingnya di Provinsi Rakine, Myanmar.
  • 22 May 2015 12:08:34
    Elit nasional baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif dan tokoh masyarakat lainnya harus satu kata sepakat untuk menolong warga Rohingnya yang terdampar di sejumlah daerah di Aceh. Selain itu, seluruh elit nasional harus menyuarakan agar Asean dan PBB memberi sanksi pada Myanmar dan Bangladesh yang memperlakukan warga Rohingnya secara tidak manusiawi.
  • 22 May 2015 11:40:56
    Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan hukum, bila tuduhan Menteri ESDM Sudirman Said yang menuding SBY tidak setuju pembubaran Petral dan penataan sektor migas, adalah fitnah.
  • 22 May 2015 11:16:51
    Peneliti anggaran Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menyebut utang pada rezim Jokowi akan semakin bertambah besar. Uchok mengatakan utang yang ditinggal oleh Rezim SBY sebesar Rp 2.604 Triliun sesuai data yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan.
  • 22 May 2015 10:58:13
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Hendrik Imran mengaku belum mengantongi surat pemberitahuan resmi KPU Pusat, terkait kubu mana di Partai Golkar yang sah ikut pilkada pascaputusan PTUN.
  • 22 May 2015 10:50:08
    Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya turun gunung untuk menyatukan kembali Partai Golkar. JK Berniat membahas islah dua kubu Golkar pada Jum'at (22/5) hari ini.
  • 22 May 2015 10:42:06
    Konflik Laut China Selatan bisa teratasi asal para pemimpin negara yang sedang bersengketa punya perhatian bersama mengenai keamanan dan perdamaian kawasan. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam pidatonya di acara 21st Conference On The Future Of Asia Asia Beyond 2015, di Tokyo, Jepang, Kamis (21/5)
  • 22 May 2015 10:18:30
    Program implementasi reformasi DPR telah diresmikan pelaksanaannya kemarin, Kamis (21/5). Peresmian pertama yakni, alun-alun demokrasi yang berada di halaman depan gedung DPR.
  • 22 May 2015 09:50:16
    Indah Sukmaningsih mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan pemerintah harus tanggap dengan kabar adanya penimbunan beras yang diduga dilakukan oleh oknum menteri dan mantan menteri ini.
  • 22 May 2015 09:10:05
    Tudingan Menteri ESDM Sudirman Said bahwa ada mafia minyak di Pertamina Energy Trading Limited (Petral), patut untuk diselidiki secara tuntas. Membubarkan Petral dan membentuk Integrated Supply Chain (ISC) bukanlah solusi yang tepat.
  • 22 May 2015 08:20:56
    Saat ini sedang beredar isu beras plastik yang dijual bebas dan konsumsi oleh para warga, kejadian ini memang ada tetapi terkesan sangat dibesar-besarkan. Karena ada hal yang lebih penting untuk dibongkar.


eXTReMe Tracker