KPU Tetapkan DPT Pilgub Jateng Sebanyak 27.774.865

Muhammad Dasuki - Senin, 15-04-2013 21:50

Konferensi Pers KPUD Jateng (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

DPT tertinggi ditempati Kabupaten Brebes sebanyak 1.488.243 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.049. Sementara, DPT terendah ditempati di Kabupaten Magelang sebanyak 959.332 dengan jumlah TPS sebanyak 2.932.


Semarang, Aktual.co — Komisi Penyelanggara Pemilu Daerah (KPUD) menetapkan sebanyak 27.385.985 jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) sebagai data final hak pemilih pada Pilgub Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, DPT tertinggi ditempati Kabupaten Brebes sebanyak 1.488.243 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.049. Sementara, DPT terendah ditempati di Kabupaten Magelang sebanyak 959.332 dengan jumlah TPS sebanyak 2.932.

Ketua KPUD Jawa Tengah M Fajar Subhi A.K Arif mengatakan, langkah penyusunan dan pencermatan DPT Pilgub Jateng sebagai data final yang diterima KPU sebagai Data Pemilih Potensial Penduduk (DP4) sebanyak 29.629.952 pada 26 November 2012 lalu disusun ke dalam 61.019 TPS.

"Pemiilih sebanyak 29.629.952 itu memperhatikan aspek demografi dan geografi dari kisaran suara pemilih sekitar kurang lebih 550 per TPS. Hasil tersebut, dilakukan sesuai pencermatan dengan aplikasi di Jateng yang informasinya telah dikonfirmasi melalui pencoklitan DP4 oleh Petugas Pencatat Data Pemilih (PPDP), maupun Petugas Pencacah Suara (PPS)," terang Fajar Saka Subhi, di kantor KPUD Jateng, Semarang, Senin (15/4).

Dia menjelaskan, proses pencoklitan di KPU terhadap pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 2.199.650 ini berkurang, akibat jumlah DPS yang diterima dari DP4. Jumlah tersebut dimungkinkan bertambah dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 157.428 hingga tanggal 31 Maret lalu. Dan adanya Daftar Pemilih Tambahan Perubahan (DPTb-P) dengan 87.049.

"Jumlah tersebut sudah ada masukan dari pengawas maupu masyarakat pasca DPS melalui perbaikan informasi 0.17, TMS 0.36 dan pemilih tambahan 55.29. Sementara pasca DPTb dengan perbaikan informasi 0.10, TMS 67.09 dan pemilih tambahan 55.29," terang dia.

Dari peserta sidang rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT yang dihadiri 35 KPUD Kota/ Kabupaten, perwakilan KPU menyetujui jumlah DPT beserta TPS disepakati sebagai data final yang akan dilaksanakan pada pencoblosan tanggal 26 Mei mendatang.

Dari data jumlah DPT yang digunakan sebagai acuan data pemilih Pilgub Jateng (TPS) yang menempati pemilih tertinggi jenis kelamin perempuan dengan 744.688 dan jumlah pemilih tetap laki-laki dengan 3.049.

"Hasil pleno DPT ini bersifat final. DPT ini digunakan sebagai data saat pencoblosan Pilgub Jateng, dan wajib dipelihara oleh PPS/ PPDP terhadap pemilih yang belum terdaftar dalam data DPT. Biasanya DPT akan mengalami perubahan, seperti kematian, masyarakat sipil menjadi PNS, dan lain sebagainya," pungkasnya. 
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 17 Sep 2014 22:12:06
    Meski sudah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mendatang 34 pos kementerian dengan pembagiaan 18 dari profesional dan 16 profesional parpol, diharapkan semua calon menteri adalah orang-orang yang pro-rakyat yang berbasis pada Ideologi Trisakti dan landasan pemikiran revolusi mental. Bukan, orang-orang yang berafiliasi kepada pihak asing.
  • 17 Sep 2014 22:05:15
    “Belum tahu. Kan dealnya tanpa syarat kan. Jadi belum tahu. Nanti deh, itu biar ketum yang ngomong,” tandasnya.
  • 17 Sep 2014 21:52:36
    "PLN akan gunakan Rp 3,2 triliun untuk membiayai 22 proyek di mana 18 proyek lanjutan dan 4 proyek baru. Sedangkan Pertamina akan menggunakan SLA untuk membiayai 3 proyek lanjutan geothermal," ucap Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 21:42:56
    "Pagu anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 10,02 triliun. Pemerintah ajukan sebelumnya 845.000 barel per hari. Namun ketika disepakati 900.000 barel per hari, maka kita akan capai target itu," ungkap Chairul Tanjung ketika rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:53:31
    "Kalau anda pandai bersandiwara dan muka dua, anda bisa lolos saja. Kecuali "anjing-anjing" pelacak Jokowi bisa mencium bau-bau (busuk) itu baru bisa, kalau tidak ya ga bisa," kata Sahetapy, di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:38:57
    "Kalau dia (Jokowi) pakai falsafah Solo tidak akan jalan (pemberantasan mafia), yakni 'enggih enggih mboten kepanggih artinya Iya-iya tapi tidak," tambahnya.
  • 17 Sep 2014 19:19:43
    "Menurut saya janji Jokowi untuk akan menghadirkan kabinet ramping sepertinya mendapatkan kendala cukup serius. Karena ternyata dari segi jumlah sendiri tidak ada yang ramping secara signifikan," ucap Director of Monitoring, Advocacy, and Networking dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri, di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:14:42
    "Jangan tanya saya, tanya Pak Jokowi, saya menyerahkan ke pemerintahan yang akan datang. Saya sih terima saja," ujar Chairul Tanjung di DPR, Rabu, (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:07:50
    Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, menyematkan kenaikan pangkat saat acara laporan Korps Kenaikan Pangkat 9 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Kantor Panglima TNI Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (17/09/2014). Kenaikan pangkat para Pati tersebut berdasarkan Keputusan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2332/IX/2014 tanggal 17 September 2014. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 17 Sep 2014 18:10:03
    Kementerian Agama (Kemenag) diminta untuk menarik buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Buku untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah produk kurikulum 2013 itu dinilai menimbulkan keresahan masyarakat.
  • 17 Sep 2014 17:22:17
    Massa tersebut datang pukul 14.50 WIB. Lima orang perwakilan langsung masuk ke Rumah Transisi. Mereka membawa hasil bumi dan laut dari Batang berbentuk hampir menyerupai sebuah tumpeng.
  • 17 Sep 2014 17:02:10
    "Bisa-bisa (dilakukan uji publik), seperti yang dilakukan oleh (Presiden) SBY sudah mempraktekan (kepada) menteri-menterinya kemarin dipanggil ke Cikeas, untuk dimintai keterangan bersedia tidak bila diminta jadi menteri, dengan cara (pertemuan) terbuka," ucap Ronald kepada wartawan, usai menjadi pembicara dalam diskusi, di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 16:59:22
    “Malah itulah yang sangat dicari dan diinginkan oleh Presiden Terpilih Jokowi dalam mencari sosok menteri dari kalangan profesional yang pantas dan layak, yang sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya untuk membantunya dalam kabinet pemerintahannya ke depannya,” ujar Nur Ridwan, (Rabu, 17/9).
  • 17 Sep 2014 16:53:21
    "Masalah WNI di luar negeri ini menjadi unfinished agenda, yang akan terus berkesinambungan. Saya harap di periode selanjutnya, akan ada tindak lanjut terhadap masalah ini agar menjadi lebih baik lagi," ungkap Marty di gedung DPR, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 16:50:35
    “Ummat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana ini. Alasannya; pertama, kalau memang cuma ‘isu’ supaya Jokowi-JK tahu, bahwa di luar soal ini ramai dibincangkan. Kedua, kalau memang ternyata benar, supaya Jokowi-JK tahu adanya penolakan sangat keras dari ummat Islam. Dengan begitu, diharapkan mereka akan membatalkan rencana yang sama sekali tidak bijak tersebut,” ujar Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta (KMJ) dalam siaran pers kepada Aktual.co, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 15:52:49
    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan sambutan pada acara pembekalan di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (17/9/2014). Pembekalan diberikan kepada calon terpilih anggota DPR RI dari PKB. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 17 Sep 2014 15:41:29
    "Itu hanya isu, karena berdasarkan Undang-undang ada beberapa kementerian yang tidak bisa dirubah. Kaya kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, termasuk kementerian agama, jadi itu tidak benar isu itu," ujarnya saat ditemui di rumah transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 14:34:47
    "Harus ada badan pelaksana hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga industri yang bernilai triliunan rupiah;" ujar Milton di Gedung DPR, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 14:10:23
    "Masukan tentang maritim. Karena pak Jokowi akan membentuk kementerian maritim, kebetulan saya mengajar hukum laut. Barang kali ada pandangaan manfaat yang dapat saya berikan," ucap Harjono setibanya di rumah transisi kepada wartawan, di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:50:59
    "Isu perbatasan menurun, baik dari sektor maritim maupun darat dari rentang waktu tahun 2009 hingga 2014. Penurunan isu perbatasan terjadi karena telah dilakukannya 172 perundingan oleh Indonesia dengan 8 negara yang terkait," ujar Marty di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:10:00
    "Raker terkait evaluasi kerja selama lima tahun ini dalam hal kerjasama regional dan internasional," ujar Marty di gedung DPR, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:00:27
    Ketika ditanya Aktual.co soal masuknya Darwin dalam kabinet Jokowi, JK justru marah-marah dan melontarkan kekesalannya kepada pewarta.
  • 17 Sep 2014 12:40:57
    "Dari pengalaman selama 10 tahun penyelenggaraan Pilkada langsung oleh rakyat, terutama di Papua, menuai banyak masalah seperti konflik sosial hingga mengorbankan nyawa masyarakat seperti terjadi di Kabupaten Puncak pada 2011-2012," katanya di Timika, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 12:33:10
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI, M. Fuad Basya, menyampaikan sambutannya disela Gathering bersama wartawan di Balai Wartawan, Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (17/09/2014). Turut mendampingi Kapuspen TNI dalam acara tersebut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AL Laksma TNI Manahan Simorangkir, Kadispen AU Marsma TNI Hadi Tjahajanto dan Sekretaris Dinas Penerangan (Sesdispen) AD Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito mewakili Kadispen AD. Gathering ini diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi terkait Peringatan ke-69 Hari TNI tahun 2014 yang akan diselenggarakan dengan menampilkan defile pasukan dan parade serta demo sailing pass dan flying pass berbagai Alutsista yang dimiliki TNI baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 17 Sep 2014 11:51:53
    "Kementerian Agama harus tetap ada dan namanya jangan diubah. Ini bagian dari sejarah bangsa," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas di Jakarta, Rabu (17/9).


eXTReMe Tracker