KPU Tetapkan DPT Pilgub Jateng Sebanyak 27.774.865

Muhammad Dasuki - Senin, 15-04-2013 21:50

Konferensi Pers KPUD Jateng (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

DPT tertinggi ditempati Kabupaten Brebes sebanyak 1.488.243 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.049. Sementara, DPT terendah ditempati di Kabupaten Magelang sebanyak 959.332 dengan jumlah TPS sebanyak 2.932.


Semarang, Aktual.co — Komisi Penyelanggara Pemilu Daerah (KPUD) menetapkan sebanyak 27.385.985 jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) sebagai data final hak pemilih pada Pilgub Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, DPT tertinggi ditempati Kabupaten Brebes sebanyak 1.488.243 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.049. Sementara, DPT terendah ditempati di Kabupaten Magelang sebanyak 959.332 dengan jumlah TPS sebanyak 2.932.

Ketua KPUD Jawa Tengah M Fajar Subhi A.K Arif mengatakan, langkah penyusunan dan pencermatan DPT Pilgub Jateng sebagai data final yang diterima KPU sebagai Data Pemilih Potensial Penduduk (DP4) sebanyak 29.629.952 pada 26 November 2012 lalu disusun ke dalam 61.019 TPS.

"Pemiilih sebanyak 29.629.952 itu memperhatikan aspek demografi dan geografi dari kisaran suara pemilih sekitar kurang lebih 550 per TPS. Hasil tersebut, dilakukan sesuai pencermatan dengan aplikasi di Jateng yang informasinya telah dikonfirmasi melalui pencoklitan DP4 oleh Petugas Pencatat Data Pemilih (PPDP), maupun Petugas Pencacah Suara (PPS)," terang Fajar Saka Subhi, di kantor KPUD Jateng, Semarang, Senin (15/4).

Dia menjelaskan, proses pencoklitan di KPU terhadap pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 2.199.650 ini berkurang, akibat jumlah DPS yang diterima dari DP4. Jumlah tersebut dimungkinkan bertambah dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 157.428 hingga tanggal 31 Maret lalu. Dan adanya Daftar Pemilih Tambahan Perubahan (DPTb-P) dengan 87.049.

"Jumlah tersebut sudah ada masukan dari pengawas maupu masyarakat pasca DPS melalui perbaikan informasi 0.17, TMS 0.36 dan pemilih tambahan 55.29. Sementara pasca DPTb dengan perbaikan informasi 0.10, TMS 67.09 dan pemilih tambahan 55.29," terang dia.

Dari peserta sidang rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT yang dihadiri 35 KPUD Kota/ Kabupaten, perwakilan KPU menyetujui jumlah DPT beserta TPS disepakati sebagai data final yang akan dilaksanakan pada pencoblosan tanggal 26 Mei mendatang.

Dari data jumlah DPT yang digunakan sebagai acuan data pemilih Pilgub Jateng (TPS) yang menempati pemilih tertinggi jenis kelamin perempuan dengan 744.688 dan jumlah pemilih tetap laki-laki dengan 3.049.

"Hasil pleno DPT ini bersifat final. DPT ini digunakan sebagai data saat pencoblosan Pilgub Jateng, dan wajib dipelihara oleh PPS/ PPDP terhadap pemilih yang belum terdaftar dalam data DPT. Biasanya DPT akan mengalami perubahan, seperti kematian, masyarakat sipil menjadi PNS, dan lain sebagainya," pungkasnya. 
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 24 Nov 2014 21:36:00
    "Kalau kita ingin jujur melihat kerja politik yang ada, yang tidak berhasil kan hanya pada pilpres," kata Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 21:20:00
    "Tidak perlulah ditanggapi negatif begitu. Itu kan hak DPR yang diatur konstitusi, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Saan di gedung DPR RI, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 21:10:00
    "Saya menduga ada motif khusus di balik itu, terutama mengganjal Jokowi-Jusuf Kalla," kata Arief di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 21:00:00
    "Berapa puluh kali harga BBM naik, apa pernah (ada) interpelasi itu?" kata Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 20:34:00
    "Masuk, masuk, masuk," kata beberapa orang sambil merangsek masuk pintu ruang rapat pleno.
  • 24 Nov 2014 20:14:00
    "Kami sudah melakukan rapat pimpinan fraksi dan rapat konsolidasi, banyak anggota kami yang mempertanyakan kebijakan pemerintah naikkan harga BBM," kata Ade Komaruddin.
  • 24 Nov 2014 19:52:00
    "Ada faktor penderitaan masyarakat, kami (DPR) hanya fasilitasi. Ini bagian pertanggung jawaban kami (DPR) kepada publik. Kami wakil rakyat, masa bisa kami diam saja sementara rakyat kami menderita?" kata Jazuli di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 19:40:25
    Pemerhati sektor keamanan Mufti Maakarim (kanan) bersama Koordinator KontraS Haris Azhar (kedua kanan), Dosen UI & Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar (kedua kiri) dan Praktisi Advokasi Sektor Keamanan, Hari Prihartono, memberikan keterangan pers dengan tema "Bentrok TNI-Polri : Ancaman atas Rasa Aman Masyarakat" di kantor KontraS, Jakarta, Senin (24/11/2014). AKTUAL/CHAPUNK
  • 24 Nov 2014 18:52:06
    "KPU harus mempersiapkan tiga opsi dalam menyelenggarakan Pilkada secara serentak di daerah. Opsi pertama bila Perppu Nomor 1/2014 diterima, kedua bila ditolak, dan ketiga bila diterima dengan syarat tertentu," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman saat memimpin rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di gedung DPR, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 18:44:28
    "Menurut saya, Golkar terlalu lama berpikir dengan paradigma yang sudah lama. Padahal kondisi sekarang sudah beda," kata Irma yang mengakui bahwa Nasdem merupakan pecahan Partai Golkar.
  • 24 Nov 2014 18:30:00
    "Sebaiknya Panja Perubahan UU MD3 DPR dibentuk setelah mendengar masukan dari DPD. Jadi rapat Panja Perubahan UU MD3 dilaksanakan besok, bukan hari ini," kata Firman dalam rapat Baleg DPR membahas keterlibatan DPD dalam perubahan UU MD3 di ruang rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 18:20:00
    "Dia rencana apa aja, boleh aja. Tetapi ujung hasilnya, yakni biaya energi lebih murah, akses energi bisa lebih mudah, dan kemandirian energi tercapai," kata dia di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 17:52:01
    "Tidak perlu DPD ikut dalam rapat Badan Legislasi. Mereka cukup memberi masukan kepada pimpinan Baleg nanti malam," kata anggota Baleg, Arif Wibowo dari Fraksi PDIP di ruang rapat Baleg DPR, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 17:14:00
    "Seharusnya aparat menghindari kekerasan. Sedapat mungkin hindari hal itu," kata Aziz, di gedung DPR, Jakarta (24/11).
  • 24 Nov 2014 17:05:51
    "Dalam konstruk UU Desa, kemandirian desa itu hibridifas antara self governing community (komunitas yang berpemerintahan) dan local self government (pemerintahan lokal)," kata Menteri Marwan, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 16:59:00
    "Hak interpelasi hak anggota dewan, banyak pertanyaan karena penderitaan (naiknya harga BBM). Bahkan saat minyak dunia turun, kenapa harga BBM naik. Penjelasan itu agar bisa didengar, dan ini bagian pertanggung jawaban kepada publik," kata dia di ruang rapat fraksi Partai Golkar, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 16:20:00
    "Dalam UU juga diatur mana mana yang bisa melibatkan DPD mana yang tidak melibatkan DPD. Terkait UU MD3 ini, apalagi hanya harmonisasi UU MD3, hanya beberapa pasal yang akan diubah. Nanti, kalo sudah di harmonisasi baru minta masukan DPD," kata Saan di gedung DPR, Jakarta (24/11).
  • 24 Nov 2014 16:08:00
    "UU mengatur untuk memasukan memilih pimpinan KPK tahun ini, karena kalau tidak 5 (pimpinan KPK) maka itu tidak kolektif kolegial tidak memenuhi syarat dan (dikhawatirkan) nanti ada yang gugat KPK," kata dia usai menghadiri RDP Pansel KPK dengan komisi III DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 16:03:06
    Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pada penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) XLI Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2014 di Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, Senin (24/11/2014). Pendidikan yang berlangsung selama 9 bulan ini, diikuti oleh 134 peserta terdiri dari 64 Angkatan Darat, 32 Angkatan Laut, 31 Angkatan Udara, 2 Polri dan 5 peserta dari manca negara, masing-masing satu peserta dari Australia, Singapura, Malaysia, Pakistan dan India. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 24 Nov 2014 15:44:25
    Jokowi melihat, belum ada yang penting yang harus dirapatkan dengan DPR. Dia juga mengatakan, bahwa menterinya baru satu bulan bekerja.
  • 24 Nov 2014 15:28:39
    "Entah untung kepentingan apa (Prasetyo dipilih jadi Jaksa Agung)," kata Aziz di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 15:00:00
    "Interpelasi dilakukan untuk mengetahui dasar hukum apa yang membuat Presiden Jokowi berani menaikan harga BBM subsidi tanpa persetujuan DPR," kata dia.
  • 24 Nov 2014 14:50:56
    "Pemerintah mencoba 'menyuap' beberapa rakyat dari total rakyat Indonesia, tetapi yang menderita ratusan juta hanya puluhan juta yang di 'sogok' oleh pemerintah melalui kartu itu," kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).
  • 24 Nov 2014 13:56:59
    Surat edaran yang dikeluarkan baik oleh Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Sekertaris Kabinet (Seskab) Kerja Jokowi-JK, Andi Widjajanto untuk tidak hadir di DPR RI terus menuai kecaman.
  • 24 Nov 2014 13:50:00
    Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan agar Sekretaris Kabinet Kerja Jokowi-JK, Andi Widjajanto untuk belajar kembali soal tata kelola negara.


eXTReMe Tracker