Buruh Migas Tuntut Kenaikan Upah

Selasa, 20-11-2012 19:03

Buruh Migas Tuntut Kenaikan Upah  : aktual.co
Demo Buruh (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Yang jelas, kami mengharapkan atau menuntut perubahan terhadap status kontrak 'outsourcing' menjadi kontrak tetap atau PKWTT, yakni pekerja waktu kontrak tak terbatas," katanya.


Jakarta, Aktual.co — Sekitar 900 buruh sektor minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap berunjuk rasa menuntut peningkatan kesejahteraan.

Sebelum berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Cilacap, Selasa siang, para buruh yang bekerja di Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap itu berkumpul di Alun-Alun Cilacap.
  
Sesampainya di halaman DPRD Cilacap, mereka menggelar orasi dan teatrikal yang menggambarkan derita kaum buruh khususnya pekerja alih daya.

Mereka juga membawa berbagai poster dan spanduk, antara lain bertuliskan "Kami Butuh Masa Depan yang Jelas", "Kami Ingin Hidup Layak", dan "Hapuskan Alih Daya... Pertamina Adalah Anak Bangsa".

Saat ditemui di sela-sela unjuk rasa, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap Sudaryono mengatakan, buruh migas menuntut adanya perubahan.

"Yang jelas, kami mengharapkan atau menuntut perubahan terhadap status kontrak 'outsourcing' menjadi kontrak tetap atau PKWTT, yakni pekerja waktu kontrak tak terbatas," katanya.

Ia mengatakan, buruh migas menuntut pembenahan sistem kerja alih daya, pemberian upah layak berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) bukan dari upah minimum kabupaten (UMK), dan masalah keadilan.

Menurut dia, masalah keadilan itu ditunjukkan dengan adanya diskriminasi di Pertamina.

"Contohnya, masalah perekrutan tenaga kerja. Pertamina kurang 'fair' karena dari pihak sekuriti dan IT tidak dilibatkan, sehingga ada kesan terjadi diskriminasi. Kita mengacu pada keadilan," katanya.

Selain itu, kata dia, para buruh alih daya tidak pernah menerima bonus meskipun terlibat dalam pekerjaan di Pertamina.

Oleh karena itu, katanya, aksi itu digelar guna memberikan dukungan terhadap perwakilan buruh yang akan berunding dengan manajemen Pertamina RU IV Cilacap di Gedung DPRD Cilacap atas undangan legislatif.

Menurut dia, massa yang turut berunjuk rasa berasal dari sembilan unit kerja di Pertamina RU IV Cilacap di antaranya Unit "Maintenance", Unit Wisma Griya Patra, Unit Area 70, Unit IT (Information Technology), Unit PHC (Pertamina Health Center), Unit Perumahan, Unit Kantor Luar Kilang, dan Unit Kantor Dalam Kilang.

"Masing-masing unit mengirimkan 100 orang. Kami mengimbau pekerja yang ada kegiatan dan tidak bisa ditinggalkan, untuk mempercayakannya kepada perwakilan yang akan berunding, sehingga mereka tetap bekerja," katanya.

Sebelumnya, kata dia, perwakilan buruh pernah berunding dengan manajemen Pertamina RU IV Cilacap dan pertemuan terakhir digelar pada 18 Oktober 2013.

"Secara umum, tuntutan kami sudah diterima dengan baik oleh manajemen Pertamina Cilacap meskipun dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa keputusan ini dari Jakarta (pusat)," katanya.

Sementara itu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cilacap berlangsung perundingan antara perwakilan buruh dan manajemen Pertamina RU IV Cilacap yang dijembatani Wakil Ketua DPRD Cilacap M Hanafi.

Turut dalam perundingan tersebut General Manager Pertamina RU IV Cilacap Teuku Khaidir yang didampingi sejumlah pejabat di perusahaan negara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Cilacap Uong Suparno, serta sejumlah anggota DPRD Cilacap.

Dalam kesempatan tersebut, General Manager Pertamina RU IV Cilacap Teuku Khadir mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi para buruh alih daya kepada manajemen Pertamina Pusat.

"Yang jelas bahwa kami, Pertamina RU IV Cilacap mendukung penuh dan patuh pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk undang-undang dan peraturan lainnya. Selama peraturan itu ada, kami akan mendengar dan menjalankan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pertamina mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pekerja alih daya.

"Kami juga melindungi pekerja 'outsourcing' untuk keberlangsungan kerja. Ini juga bagian dari jawaban kantor pusat setelah kami berkomunikasi tentang sistem 'outsourcing'," katanya.

Menurut dia, Pertamina pada 2013 akan melakukan kontrak "multi years" yang berlaku untuk beberapa tahun, tidak lagi per tahun.

Ia mengatakan, saat ini Pertamina juga sedang merekrut pekerja alih daya yang berpengalaman untuk menjadi pekerja Pertamina.

"Ini sedang berlangsung. Tentunya kami akan melihat dan disesuaikan dengan standar yang ada," kata Teuku Khaidir.

Terkait masalah upah, dia mengatakan, upah yang diberikan Pertamina kepada pekerja alih daya telah melebihi KHL maupun UMK.

Menurut dia, berdasarkan data 2012, KHL di Cilacap sebesar Rp903.969 dan UMK sebesar Rp852.000.

Ia mengatakan, upah minimum yang diberikan untuk pekerja alih daya di lingkungan Pertamina RU IV Cilacap sebesar Rp1.183.000.

"Itupun hanya untuk 13 persen (pekerja alih daya), dan 87 persen lainnya jauh lebih besar," katanya.

Menurut dia, jumlah pekerja alih daya di Pertamina RU IV Cilacap mencapai 1.884 orang, pekerja tetap 1.400 orang, dan 39 kontraktor.

Sementara untuk permasalahan lainnya, kata dia, merupakan kebijakan Pertamina Pusat, sedangkan Pertamina RU IV Cilacap hanya menjalankannya.

Kendati demikian, dia mengatakan, Pertamina akan tetap mendengar dan menjalankan segala peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Ketua DPRD Cilacap Fran Lukman yang datang menjelang berakhirnya perundingan itu menyarankan para pekerja alih daya bersama manajemen Pertamina RU IV Cilacap yang didampingi anggota DPRD Cilacap untuk datang ke Pertamina Pusat di Jakarta guna menyampaikan aspirasi yang tidak bisa diputuskan di Cilacap.

"Oleh karena kenaikan upah sebesar lima persen dari KHL bisa diputuskan di Cilacap (Pertamina RU IV, red.), berarti permasalahan yang tidak bisa diputuskan, akan dibawa ke pusat. Silakan perwakilan pekerja datang ke Jakarta untuk menyampaikan usulan dengan didampingi manajemen Pertamina RU IV Cilacap dan anggota DPRD Cilacap," katanya.

Usai mendengarkan masukkan dari Ketua DPRD Cilacap itu, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
(Ant)
Epung Saepudin -



Berita Lainnya

  • 22 May 2015 20:00:33
    Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kemenlu Andy Rachmianto (kanan) bersama Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB H Syaiful Bahri Ansyori (tengah) dan Dewan Syuro DPP PKB KH Abdul Ghofur (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Publik dengan tema #Save Rohingya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (22/5/2015). Pembicara menyatakan bahwa kasus Rohingnya bukan sebagai konflik agama, namun merupakan bencana kemanusiaan, serta masalah imigran etnis Rohingnya akan diselesaikan melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. AKTUAL/MUNZIR
  • 22 May 2015 16:00:58
    Mensos Khofifah Indar Parawansa (kiri) didampingi Kepala Divisi Regional Sulawesi Selatan, Abdullah DJawas (kanan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/5). Sidak tersebut mengantisipasi beredarnya beras jenis sintesis atau beras plastik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jawa Barat serta mengecek persediaan beras bulog menjelang bulan Ramadhan. ANTARA FOTO/Dewi Fajriani
  • 21 May 2015 16:51:26
    "Saya siang ini mendatangi sejumlah agen dan pedagang beras di Pasar Gresik bersama Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo, tujuannya untuk mengecek kebenaran isu beras plastik,"
  • 21 May 2015 10:44:27
    Pekerja membersihkan pilar yang berada didalam masjid Istiqal, Jakarta, Kamis (21/5/2015). Kegiatan pembersihan tiang tersebut guna menyambut bulan suci Ramadan yang jatuh pada pertengahan Juni yang akan datang. AKTUAL/MUNZIR
  • 20 May 2015 15:50:07
    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah menghadiri Temu Karya Nasional VII Karang Taruna di Jakarta, Rabu (20/5/2015). Pemerintah menargetkan menurunkan kemiskinan yang saat ini 10,96 persen menjadi 7 persen dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Khofifah mengungkapkan hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN). Berarti ada empat persen penurun kemiskinan selama lima tahun kepeminpinan Pak Jokowi-JK. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 May 2015 12:04:53
    "Tentu kalau mereka (etnis Rohingya) sudah ada di wilayah Indonesia maka tidak ada kata lain selain mengayomi dan menyantuni mereka, tentu dalam waktu dan batas-batas tertentu,"
  • 20 May 2015 11:43:55
    “Kemah kebangsaan diharapkan menjadi sumber energi positif bagi bangsa dan national character building kesetiakawanan sosial, ”
  • 20 May 2015 10:40:25
    Universitas Sampoerna atau Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI) akan menjadi tuan rumah Konferensi Pendidik Nasional (National Educators Conference) 2015. Konferensi ini bertujuan memberikan peluang bagi para pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi dalam menggali cara-cara inovatif bagi pengembangan pendidikan kewirausahaan di Indonesia.
  • 20 May 2015 10:17:22
    "Untuk mengetahui secara pasti penyebabnya, diperlukan pemeriksaan psikologis lebih lanjut kepada orang tua. Namun, faktor penyalahgunaan obat atau pengalaman di masa lalu bisa menjadi faktor pemicu,"
  • 19 May 2015 15:04:50
    "Anak yang ditelantarkan orang tua akan diasuh oleh figur pengganti entah orang tua asuh, paman, bibi, kakek atau nenek. Anak-anak bisa saja tidak percaya kepada figur pengganti itu,"
  • 19 May 2015 14:28:07
    "Penolakan yang dirasakan dapat mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, menutup diri, tidak mampu menaruh kepercayaan terhadap orang lain dan akhirnya kemampuannya untuk bersosialisasi tidak berkembang dengan baik,"
  • 18 May 2015 19:22:26
    “Stok raskin aman saat memasuki ramdhan dan idul fitri hingga September. Sehingga, warga miskin dipastikan bisa menerima tepat waktu dan setiap bulan,”
  • 18 May 2015 18:25:27
    "Pemerintah perlu menerapkan kebijakan berupa asuransi pertanian, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada petani dalam menggeluti usaha pertanian,"
  • 18 May 2015 17:53:32
    "Yang terpenting pada pelaksanaan UN adalah membentuk insan dan ekosistem yang jujur. Untuk daerah yang indeks integritasnya merah, maka bupati atau wali kota harus memberi perhatian serius. Kepala daerah harus turut serta membangun kejujuran di daerahnya,"
  • 17 May 2015 22:35:56
    Pusat rehabilitasi bagi orang tua perlu didirikan, mengingat fenomena penelantaran anak kerap terjadi di masyarakat.
  • 17 May 2015 15:18:44
    "Tiga SD itu tidak melaksanakan UN karena tidak ada murid kelas VI," kata Kabid Pendidikan Dasar dan Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Barito Utara (Barut), Asmuri di Muara Teweh, Minggu (17/5).
  • 17 May 2015 13:05:28
    "'Political will' pemerintah Indonesia sudah optimal, terlihat dari disahkannya undang-undang (UU) yang mengatur mengenai anak," ujar Razak sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (17/5).
  • 17 May 2015 10:20:46
    Suporter Persija yang biasa disebut JakMania melakukan aksi penggalangan dana untuk korban gempa Nepal di acara Car Free Day, Jakarta, Minggu (17/5/2015). Aksi penggalangan dana dilakukan para suporter sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban. AKTUAL/MUNZIR
  • 17 May 2015 09:22:22
    "Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian besar dengan keberadaan IIC di London dan berkeinginan untuk mempunyai mesjid sendiri," ujar Ketua IIC London Memet P Hasan di London, Minggu (17/5).
  • 17 May 2015 09:18:08
    Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Semangat Merah Putih (SEMERU) melakukan aksi kampanye, di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (17/5/2015). Aksi kampanye SEMERU mengajak masyarakat untuk ikut dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional. AKTUAL/MUNZIR
  • 17 May 2015 05:36:15
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta masyarakat mewaspadai hujan deras, sambaran petir dan angin kencang selama masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
  • 17 May 2015 00:38:01
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof DR HM Din Syamsuddin mengatakan, umat Islam harus menguasai ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan.
  • 17 May 2015 00:11:12
    Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesanren Al-Akbar Al-Kautsar Syekh KH Ali Akbar Marbun memberikan kain ulos sebagai penghargaan adat Medan di sela acara Pra Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pesantren Al-Akbar Al-Kautsar, di Jalan Pelajar Timur, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/6/2015). Sebelumnya Marwan Jafar memberikan sambutan dalam sambutannya marwan mengatakan kepengurusan NU sekarang harus dilanjutkan. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 16 May 2015 22:58:56
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menilai masih ada 75 persen sekolah di Indonesia yang belum mencapai standar pelayanan minimal.
  • 16 May 2015 22:07:00
    Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, pembocor kunci jawaban Ujian Nasional (UN) adalah penghianat. Pernyataan Anies ini terkait dengan masih banyaknya kunci jawaban UN yang beredar.


eXTReMe Tracker