Buruh Migas Tuntut Kenaikan Upah

Selasa, 20-11-2012 19:03

Buruh Migas Tuntut Kenaikan Upah  : aktual.co
Demo Buruh (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Yang jelas, kami mengharapkan atau menuntut perubahan terhadap status kontrak 'outsourcing' menjadi kontrak tetap atau PKWTT, yakni pekerja waktu kontrak tak terbatas," katanya.


Jakarta, Aktual.co — Sekitar 900 buruh sektor minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap berunjuk rasa menuntut peningkatan kesejahteraan.

Sebelum berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Cilacap, Selasa siang, para buruh yang bekerja di Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap itu berkumpul di Alun-Alun Cilacap.
  
Sesampainya di halaman DPRD Cilacap, mereka menggelar orasi dan teatrikal yang menggambarkan derita kaum buruh khususnya pekerja alih daya.

Mereka juga membawa berbagai poster dan spanduk, antara lain bertuliskan "Kami Butuh Masa Depan yang Jelas", "Kami Ingin Hidup Layak", dan "Hapuskan Alih Daya... Pertamina Adalah Anak Bangsa".

Saat ditemui di sela-sela unjuk rasa, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap Sudaryono mengatakan, buruh migas menuntut adanya perubahan.

"Yang jelas, kami mengharapkan atau menuntut perubahan terhadap status kontrak 'outsourcing' menjadi kontrak tetap atau PKWTT, yakni pekerja waktu kontrak tak terbatas," katanya.

Ia mengatakan, buruh migas menuntut pembenahan sistem kerja alih daya, pemberian upah layak berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) bukan dari upah minimum kabupaten (UMK), dan masalah keadilan.

Menurut dia, masalah keadilan itu ditunjukkan dengan adanya diskriminasi di Pertamina.

"Contohnya, masalah perekrutan tenaga kerja. Pertamina kurang 'fair' karena dari pihak sekuriti dan IT tidak dilibatkan, sehingga ada kesan terjadi diskriminasi. Kita mengacu pada keadilan," katanya.

Selain itu, kata dia, para buruh alih daya tidak pernah menerima bonus meskipun terlibat dalam pekerjaan di Pertamina.

Oleh karena itu, katanya, aksi itu digelar guna memberikan dukungan terhadap perwakilan buruh yang akan berunding dengan manajemen Pertamina RU IV Cilacap di Gedung DPRD Cilacap atas undangan legislatif.

Menurut dia, massa yang turut berunjuk rasa berasal dari sembilan unit kerja di Pertamina RU IV Cilacap di antaranya Unit "Maintenance", Unit Wisma Griya Patra, Unit Area 70, Unit IT (Information Technology), Unit PHC (Pertamina Health Center), Unit Perumahan, Unit Kantor Luar Kilang, dan Unit Kantor Dalam Kilang.

"Masing-masing unit mengirimkan 100 orang. Kami mengimbau pekerja yang ada kegiatan dan tidak bisa ditinggalkan, untuk mempercayakannya kepada perwakilan yang akan berunding, sehingga mereka tetap bekerja," katanya.

Sebelumnya, kata dia, perwakilan buruh pernah berunding dengan manajemen Pertamina RU IV Cilacap dan pertemuan terakhir digelar pada 18 Oktober 2013.

"Secara umum, tuntutan kami sudah diterima dengan baik oleh manajemen Pertamina Cilacap meskipun dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa keputusan ini dari Jakarta (pusat)," katanya.

Sementara itu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cilacap berlangsung perundingan antara perwakilan buruh dan manajemen Pertamina RU IV Cilacap yang dijembatani Wakil Ketua DPRD Cilacap M Hanafi.

Turut dalam perundingan tersebut General Manager Pertamina RU IV Cilacap Teuku Khaidir yang didampingi sejumlah pejabat di perusahaan negara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Cilacap Uong Suparno, serta sejumlah anggota DPRD Cilacap.

Dalam kesempatan tersebut, General Manager Pertamina RU IV Cilacap Teuku Khadir mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi para buruh alih daya kepada manajemen Pertamina Pusat.

"Yang jelas bahwa kami, Pertamina RU IV Cilacap mendukung penuh dan patuh pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk undang-undang dan peraturan lainnya. Selama peraturan itu ada, kami akan mendengar dan menjalankan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pertamina mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pekerja alih daya.

"Kami juga melindungi pekerja 'outsourcing' untuk keberlangsungan kerja. Ini juga bagian dari jawaban kantor pusat setelah kami berkomunikasi tentang sistem 'outsourcing'," katanya.

Menurut dia, Pertamina pada 2013 akan melakukan kontrak "multi years" yang berlaku untuk beberapa tahun, tidak lagi per tahun.

Ia mengatakan, saat ini Pertamina juga sedang merekrut pekerja alih daya yang berpengalaman untuk menjadi pekerja Pertamina.

"Ini sedang berlangsung. Tentunya kami akan melihat dan disesuaikan dengan standar yang ada," kata Teuku Khaidir.

Terkait masalah upah, dia mengatakan, upah yang diberikan Pertamina kepada pekerja alih daya telah melebihi KHL maupun UMK.

Menurut dia, berdasarkan data 2012, KHL di Cilacap sebesar Rp903.969 dan UMK sebesar Rp852.000.

Ia mengatakan, upah minimum yang diberikan untuk pekerja alih daya di lingkungan Pertamina RU IV Cilacap sebesar Rp1.183.000.

"Itupun hanya untuk 13 persen (pekerja alih daya), dan 87 persen lainnya jauh lebih besar," katanya.

Menurut dia, jumlah pekerja alih daya di Pertamina RU IV Cilacap mencapai 1.884 orang, pekerja tetap 1.400 orang, dan 39 kontraktor.

Sementara untuk permasalahan lainnya, kata dia, merupakan kebijakan Pertamina Pusat, sedangkan Pertamina RU IV Cilacap hanya menjalankannya.

Kendati demikian, dia mengatakan, Pertamina akan tetap mendengar dan menjalankan segala peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Ketua DPRD Cilacap Fran Lukman yang datang menjelang berakhirnya perundingan itu menyarankan para pekerja alih daya bersama manajemen Pertamina RU IV Cilacap yang didampingi anggota DPRD Cilacap untuk datang ke Pertamina Pusat di Jakarta guna menyampaikan aspirasi yang tidak bisa diputuskan di Cilacap.

"Oleh karena kenaikan upah sebesar lima persen dari KHL bisa diputuskan di Cilacap (Pertamina RU IV, red.), berarti permasalahan yang tidak bisa diputuskan, akan dibawa ke pusat. Silakan perwakilan pekerja datang ke Jakarta untuk menyampaikan usulan dengan didampingi manajemen Pertamina RU IV Cilacap dan anggota DPRD Cilacap," katanya.

Usai mendengarkan masukkan dari Ketua DPRD Cilacap itu, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
(Ant)
Epung Saepudin -

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 22 Oct 2014 17:07:33
    "Raperda ini salah orientasi, sebab pada pasal 69 tentang hak rakyat untuk mengelola, melindungi dan menjadi subyek terhadap wilayahnya dikaburkan oleh mainstream orientasi yang memprioritaskan jaminan pengembangan dan eksistensi sektor industri,"
  • 21 Oct 2014 12:30:14
    Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) dan 100 orang dari berbagai elemen masyarakat yang perduli terhadap HIV AIDS melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (21/10/2014). Mereka mendesak pemerintah untuk menolak perjanjian dengan World Trade Organization (WTO) terkait obat-obatan yang dinilai merugikan Indonesia. Dalam aksinya, mereka membawa poster bertuliskan 'Tolak WTO - Korban Obat Mahal'. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 20 Oct 2014 14:52:22
    Masyarakat tengah menikmati makanan gratis di sela-sela penyambutan kedatangan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla di kawasan Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (20/10/2014). Makanan dan minuman gratis ini disediakan oleh panitia nasional Syukuran Rakyat Jokowi-JK. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 20 Oct 2014 13:44:51
    "Ini adalah bentuk dukungan kami kepada Jokowi-JK. Kami berharap beliau bisa memimpin bangsa ini dengan amanah dan tanggungjawab, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Doa kami terpanjat secara ikhlas dan ridho untuk kemajuan bangsa dibawah Jokowi-JK,"
  • 19 Oct 2014 12:30:44
    Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu ditingkatkan karena selama ini relatif masih banyak keluhan dari masyarakat, kata anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rezky M. Noor.
  • 19 Oct 2014 04:29:35
    Kendati kuota haji saat ini dikurangi 20 persen, menurut Slamet, itu bukan berarti jumlah petugas bisa dikurangi hingga 20 persen pula. Sebagai contoh, akibat berkurangnya tenaga penanganan barang di Bandara, maka petugas pun kewalahan. Sehingga, jamaah kurang terlayani dengan baik. Contoh lain, jumlah petugas transportasi yang juga kurang. Padahal mereka seharusnya terus bersiaga 24 jam.
  • 19 Oct 2014 03:34:55
    ... kabut asap yang melanda Bengkulu tersebut merupakan kiriman dari provinsi tetangga karena menurutnya berdasarkan pantauan BMKG di Provinsi Bengkulu belum ditemukan titik api. "Sementara ini berdasarkan pantauan BMKG di Provinsi Bengkulu belum ada titik api yang terlihat di Provinsi Bengkulu. Saya rasa kabut asap ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga seperti Sumatra Selatan dan Jambi akibat kebakaran lahan,"
  • 18 Oct 2014 16:22:39
    KA tersebut dinamakan Jayabaya karena Jayabaya merupakan Raja Kediri yang paling terkenal dan diharapkan KA Jayabaya menjadi ikon masyarakat Malang dan sekitarnya.
  • 18 Oct 2014 08:35:00
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kembali membuka kesempatan berkarir bagi putra putri bangsa Indonesia yang berbakat untuk bergabung
  • 17 Oct 2014 23:57:27
    "Sebanyak 15 truk tangki air bersih telah disiapkan ACT Cabang DIY,"
  • 17 Oct 2014 22:52:45
    "Kita waspada tidak hanya Ebola. Ebola bukan yang terlalu mengkhawatirkan karena di Arab Saudi tidak ada. Pemerintah Saudi telah berbuat sedemikian hingga tidak ada pelancong, tidak ada jamaah yang masuk Saudi menderita Ebola, jadi kita tidak terlalu khawatir,"
  • 17 Oct 2014 19:15:25
    "Kami sudah kirimkan beras dan lauk pauk untuk mendukung logistik pengungsi Sinabung,"
  • 16 Oct 2014 23:17:39
    "Kami harap pemerintah dapat menaikkan upah minimum karena kebutuhan saat ini semakin meningkat,"
  • 16 Oct 2014 21:00:24
    "Sebagai ibukota, Jakarta masih tertinggal dengan Bangkok dan Manila, padahal sama-sama ibukota negara,"
  • 16 Oct 2014 20:42:36
    "Jadi sesuai prosedur aturan tidak serta merta copot begitu saja. Ibaratnya jangan menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor pula,"
  • 14 Oct 2014 16:14:47
    Seorang ibu bersama anaknya di bongkaran bangunan liar di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014). Bappenas merilis target kemiskinan 9,0%-10,5% dalam APBNP 2014 tidak akan tercapai karena perlambatan ekonomi yang masih terjadi walau pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan kemiskinan lewat program-program langsung. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 14 Oct 2014 11:44:49
    "Seiring derasnya arus teknologi dan informasi justru menimbulkan banyak efek, satu sisi memiliki dampak positif tapi dampak negatifnya juga tak terbendung,"
  • 14 Oct 2014 10:02:02
    "Selain kepada Mbah Rono atau Dr Surono penghargaan ini juga diberikan kepada Dr Sri Woro B Harijono mantan Kepala BMKG, untuk pengabdiannya dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi,"
  • 14 Oct 2014 09:43:38
    "Padahal kesepakatan sudah ada, namun realisasinya sampai sekarang belum terpenuhi,"
  • 14 Oct 2014 09:23:53
    "Hingga saat ini cukup banyak, yakni lebih dari 10 kasus terkait kekerasan anak di sekolah. Kekerasan itu berupa fisik, psikis hingga seksual,"
  • 14 Oct 2014 09:02:37
    "Kok kejam langsung bilang haram, ulama NU bilang tidak haram. Karena puluhan tahun merokok sehat-sehat saja. Kan tingkat bahayanya dilihat,” tegas Arwani.
  • 13 Oct 2014 23:12:42
    Ibu negara, Ani Yudhoyono menegaskan, bila semua pihak bijak dalam menghadapi alam dengan bersahabat serta memeliharanya, maka manusia akan jauh dari bencana dan kesulitan.
  • 13 Oct 2014 09:45:38
    Dengan demikian, “Industri rokok berhak mempromosikan produknya, baik dalam bentuk iklan ataupun bentuk lainnya. Dan iklan ini harus dilindungi oleh undang-undang," terang Margarito di Jakarta, Senin (13/10).
  • 12 Oct 2014 18:10:09
    "Kerbau simbol kebodohan. Maka larung kepala kerbau ini sebagai simbol membuang kebodohan. Kalau hanya sekadar ekspresi tetapi tidak tahu filosofi atau nilai yang ada di dalamnya, maka tradisi akan mudah luntur," tuturnya.
  • 12 Oct 2014 16:30:57
    ‪Tradisi sadranan laut atau sedekah laut ini merupakan satu kegiatan dalam rangkaian "Gelar Tradisi Masyarakat Pesisir di Kota Pekalongan tahun 2014".‬


eXTReMe Tracker