Oknum TNI Dituntut 18 Bulan, SIKAP: Oditur Melindungi Korps

Damai Oktafianus Mendrofa - Kamis, 19-09-2013 18:20

Oknum TNI Dituntut 18 Bulan, SIKAP: Oditur Melindungi Korps : aktual.co
Koordinator Sikap, Suhardi (Foto: Aktual.co/Damai Oktafianus Mendrofa)

"Ada kesan mengambil pasal-pasal ringan untuk menjerat korban, apakah ini upaya melindungi korps?," kata Adi kepada wartawan dalam konfrensi pers yang di gelar di sekretariat IKOHI, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Kamis (19/9) siang.


Medan, Aktual.co — Terkait tuntutan yang dinilai sangat ringan kepada oknum TNI berpangkat Praka, Meirizal Zebua yang berdinas di Komando Daerah Meliter I Bukit Barisan (BB), Suhardi menilai ada kesan Oditur selaku penuntut melindungi Korpsnya.

"Ada kesan mengambil pasal-pasal ringan untuk menjerat korban, apakah ini upaya melindungi korps?," kata Adi kepada wartawan dalam konfrensi pers yang di gelar di sekretariat IKOHI, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Kamis (19/9) siang.

Adi menuturkan, persidangan militer yang digelar di Pengadilan Militer 0102 jalan Ngumban Surbakti, Medan, kemarin Rabu (18/9) diketuai Hakim Ketua James dan Oditur Meliter Dhini Aryanti, terdakwa dituntut dengan Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak jo Pasal 55 subsider Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 dengan membayar uang restitusi kepada korban sebesar Rp25 juta.

Dikatakan Adi, melihat tuntutan yang dinilai sangat ringan itu, pihaknya melihat sistem peradilan militer masih belum bisa memberikan keadilan bagi korban.

"Kita ragu kasus ini, hanya dituntut 1,6 Tahun, padahal melihat kasusnya itu seharusnya bisa dituntut dengan pasal 170 KUH Pidana dengan tuntutan 5 tahun dan ditahan," kata dia.

Melihat hasil dari tuntutan yang dilayangkan oditur tersebut, Adi juga menilai akan menjadi momok tersendiri. Adanya kesan ragu dan takut bagi para korban yang mendapatkan kekerasan dari militer untuk mendapat ekses keadilan.

Yang lebih menarik kata Adi, bahwa terdakwa Meirizal Zebua saat ini merupakan tersangka yang juga sedang berperkara dalam kasus pencurian dengan kekerasan.

"Kenapa oknum TNI ini masih coba dipertahankan, kita tidak mau terlalu jauh intervensi agar dilakukan pemecatan, tapi kita minta ketegasan Mahkamah Militer," tegasnya.

Mahkamah Militer, sambung Adi lagi harus mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam menangani kasus-kasus oknum TNI apalagi kasus terhadap masyarakat sipil.

Apalagi sejatinya, secara tegas dalam UU no 31 tahun 1997 mengatur tentang yuridiksi peradilan militer, dimana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.

"Artinya perlu adanya revisi terkait permasalah tersebut," tandasnya.

Tentunya, kata Adi lagi, harus mengacu pada Tap MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 yang menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana umum, maka TNI dan Polri harus tunduk pada peradilan sipil.

Sementara itu, Yetno Sagitwo, orang tua korban EP dalam penuturannya mengatakan harapannya atas ditegakkannya keadilan dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya tersebut.

"Saya sebagai orang tua, saya berharap pelaku penyiksaan ini bisa di adili seadil-adilnya pak," sembari mengeluhkan adanya kesan peradilan militer yang tidak berpihak kepada mereka.

Erwin Manalu dari Kontras menambahkan, pihaknya terkait kasus ini meminta Pangdam I Bukit Barisan dapat bertindak dengan tegas terhadap anak buahnya.

"Kita minta Pangdam Kodam I Bukit Barisan untuk lebih tegas lagi, jangan hanya waktu dilantik dia ber eforia, tapi harus lebih membina kedalam," katanya.

Menurut Erwin, jika ketidak adilan ini dibiarkan, maka yang akan timbul adalah kekhwatiran masyarakat sipil ke depan.

"Sudah jelas-jelas rencana pembunuhan, kita khwatir ini menjadi pembiaran ke depan, agar tidak ada korban-korban berikutnya dan meminta okmil bekerja secara profesional. Kami meminta pelaku dipecat dari dinas kemiliterannya," tegas Erwin.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 22 May 2015 20:00:33
    Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kemenlu Andy Rachmianto (kanan) bersama Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB H Syaiful Bahri Ansyori (tengah) dan Dewan Syuro DPP PKB KH Abdul Ghofur (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Publik dengan tema #Save Rohingya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (22/5/2015). Pembicara menyatakan bahwa kasus Rohingnya bukan sebagai konflik agama, namun merupakan bencana kemanusiaan, serta masalah imigran etnis Rohingnya akan diselesaikan melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. AKTUAL/MUNZIR
  • 22 May 2015 16:00:58
    Mensos Khofifah Indar Parawansa (kiri) didampingi Kepala Divisi Regional Sulawesi Selatan, Abdullah DJawas (kanan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/5). Sidak tersebut mengantisipasi beredarnya beras jenis sintesis atau beras plastik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jawa Barat serta mengecek persediaan beras bulog menjelang bulan Ramadhan. ANTARA FOTO/Dewi Fajriani
  • 21 May 2015 16:51:26
    "Saya siang ini mendatangi sejumlah agen dan pedagang beras di Pasar Gresik bersama Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo, tujuannya untuk mengecek kebenaran isu beras plastik,"
  • 21 May 2015 10:44:27
    Pekerja membersihkan pilar yang berada didalam masjid Istiqal, Jakarta, Kamis (21/5/2015). Kegiatan pembersihan tiang tersebut guna menyambut bulan suci Ramadan yang jatuh pada pertengahan Juni yang akan datang. AKTUAL/MUNZIR
  • 20 May 2015 15:50:07
    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah menghadiri Temu Karya Nasional VII Karang Taruna di Jakarta, Rabu (20/5/2015). Pemerintah menargetkan menurunkan kemiskinan yang saat ini 10,96 persen menjadi 7 persen dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Khofifah mengungkapkan hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN). Berarti ada empat persen penurun kemiskinan selama lima tahun kepeminpinan Pak Jokowi-JK. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 May 2015 12:04:53
    "Tentu kalau mereka (etnis Rohingya) sudah ada di wilayah Indonesia maka tidak ada kata lain selain mengayomi dan menyantuni mereka, tentu dalam waktu dan batas-batas tertentu,"
  • 20 May 2015 11:43:55
    “Kemah kebangsaan diharapkan menjadi sumber energi positif bagi bangsa dan national character building kesetiakawanan sosial, ”
  • 20 May 2015 10:40:25
    Universitas Sampoerna atau Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI) akan menjadi tuan rumah Konferensi Pendidik Nasional (National Educators Conference) 2015. Konferensi ini bertujuan memberikan peluang bagi para pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi dalam menggali cara-cara inovatif bagi pengembangan pendidikan kewirausahaan di Indonesia.
  • 20 May 2015 10:17:22
    "Untuk mengetahui secara pasti penyebabnya, diperlukan pemeriksaan psikologis lebih lanjut kepada orang tua. Namun, faktor penyalahgunaan obat atau pengalaman di masa lalu bisa menjadi faktor pemicu,"
  • 19 May 2015 15:04:50
    "Anak yang ditelantarkan orang tua akan diasuh oleh figur pengganti entah orang tua asuh, paman, bibi, kakek atau nenek. Anak-anak bisa saja tidak percaya kepada figur pengganti itu,"
  • 19 May 2015 14:28:07
    "Penolakan yang dirasakan dapat mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, menutup diri, tidak mampu menaruh kepercayaan terhadap orang lain dan akhirnya kemampuannya untuk bersosialisasi tidak berkembang dengan baik,"
  • 18 May 2015 19:22:26
    “Stok raskin aman saat memasuki ramdhan dan idul fitri hingga September. Sehingga, warga miskin dipastikan bisa menerima tepat waktu dan setiap bulan,”
  • 18 May 2015 18:25:27
    "Pemerintah perlu menerapkan kebijakan berupa asuransi pertanian, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada petani dalam menggeluti usaha pertanian,"
  • 18 May 2015 17:53:32
    "Yang terpenting pada pelaksanaan UN adalah membentuk insan dan ekosistem yang jujur. Untuk daerah yang indeks integritasnya merah, maka bupati atau wali kota harus memberi perhatian serius. Kepala daerah harus turut serta membangun kejujuran di daerahnya,"
  • 17 May 2015 22:35:56
    Pusat rehabilitasi bagi orang tua perlu didirikan, mengingat fenomena penelantaran anak kerap terjadi di masyarakat.
  • 17 May 2015 15:18:44
    "Tiga SD itu tidak melaksanakan UN karena tidak ada murid kelas VI," kata Kabid Pendidikan Dasar dan Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Barito Utara (Barut), Asmuri di Muara Teweh, Minggu (17/5).
  • 17 May 2015 13:05:28
    "'Political will' pemerintah Indonesia sudah optimal, terlihat dari disahkannya undang-undang (UU) yang mengatur mengenai anak," ujar Razak sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (17/5).
  • 17 May 2015 10:20:46
    Suporter Persija yang biasa disebut JakMania melakukan aksi penggalangan dana untuk korban gempa Nepal di acara Car Free Day, Jakarta, Minggu (17/5/2015). Aksi penggalangan dana dilakukan para suporter sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban. AKTUAL/MUNZIR
  • 17 May 2015 09:22:22
    "Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian besar dengan keberadaan IIC di London dan berkeinginan untuk mempunyai mesjid sendiri," ujar Ketua IIC London Memet P Hasan di London, Minggu (17/5).
  • 17 May 2015 09:18:08
    Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Semangat Merah Putih (SEMERU) melakukan aksi kampanye, di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (17/5/2015). Aksi kampanye SEMERU mengajak masyarakat untuk ikut dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional. AKTUAL/MUNZIR
  • 17 May 2015 05:36:15
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta masyarakat mewaspadai hujan deras, sambaran petir dan angin kencang selama masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
  • 17 May 2015 00:38:01
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof DR HM Din Syamsuddin mengatakan, umat Islam harus menguasai ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan.
  • 17 May 2015 00:11:12
    Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesanren Al-Akbar Al-Kautsar Syekh KH Ali Akbar Marbun memberikan kain ulos sebagai penghargaan adat Medan di sela acara Pra Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pesantren Al-Akbar Al-Kautsar, di Jalan Pelajar Timur, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/6/2015). Sebelumnya Marwan Jafar memberikan sambutan dalam sambutannya marwan mengatakan kepengurusan NU sekarang harus dilanjutkan. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 16 May 2015 22:58:56
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menilai masih ada 75 persen sekolah di Indonesia yang belum mencapai standar pelayanan minimal.
  • 16 May 2015 22:07:00
    Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, pembocor kunci jawaban Ujian Nasional (UN) adalah penghianat. Pernyataan Anies ini terkait dengan masih banyaknya kunci jawaban UN yang beredar.


eXTReMe Tracker