Oknum TNI Dituntut 18 Bulan, SIKAP: Oditur Melindungi Korps

Damai Oktafianus Mendrofa - Kamis, 19-09-2013 18:20

Oknum TNI Dituntut 18 Bulan, SIKAP: Oditur Melindungi Korps : aktual.co
Koordinator Sikap, Suhardi (Foto: Aktual.co/Damai Oktafianus Mendrofa)

"Ada kesan mengambil pasal-pasal ringan untuk menjerat korban, apakah ini upaya melindungi korps?," kata Adi kepada wartawan dalam konfrensi pers yang di gelar di sekretariat IKOHI, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Kamis (19/9) siang.


Medan, Aktual.co — Terkait tuntutan yang dinilai sangat ringan kepada oknum TNI berpangkat Praka, Meirizal Zebua yang berdinas di Komando Daerah Meliter I Bukit Barisan (BB), Suhardi menilai ada kesan Oditur selaku penuntut melindungi Korpsnya.

"Ada kesan mengambil pasal-pasal ringan untuk menjerat korban, apakah ini upaya melindungi korps?," kata Adi kepada wartawan dalam konfrensi pers yang di gelar di sekretariat IKOHI, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Kamis (19/9) siang.

Adi menuturkan, persidangan militer yang digelar di Pengadilan Militer 0102 jalan Ngumban Surbakti, Medan, kemarin Rabu (18/9) diketuai Hakim Ketua James dan Oditur Meliter Dhini Aryanti, terdakwa dituntut dengan Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak jo Pasal 55 subsider Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 dengan membayar uang restitusi kepada korban sebesar Rp25 juta.

Dikatakan Adi, melihat tuntutan yang dinilai sangat ringan itu, pihaknya melihat sistem peradilan militer masih belum bisa memberikan keadilan bagi korban.

"Kita ragu kasus ini, hanya dituntut 1,6 Tahun, padahal melihat kasusnya itu seharusnya bisa dituntut dengan pasal 170 KUH Pidana dengan tuntutan 5 tahun dan ditahan," kata dia.

Melihat hasil dari tuntutan yang dilayangkan oditur tersebut, Adi juga menilai akan menjadi momok tersendiri. Adanya kesan ragu dan takut bagi para korban yang mendapatkan kekerasan dari militer untuk mendapat ekses keadilan.

Yang lebih menarik kata Adi, bahwa terdakwa Meirizal Zebua saat ini merupakan tersangka yang juga sedang berperkara dalam kasus pencurian dengan kekerasan.

"Kenapa oknum TNI ini masih coba dipertahankan, kita tidak mau terlalu jauh intervensi agar dilakukan pemecatan, tapi kita minta ketegasan Mahkamah Militer," tegasnya.

Mahkamah Militer, sambung Adi lagi harus mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam menangani kasus-kasus oknum TNI apalagi kasus terhadap masyarakat sipil.

Apalagi sejatinya, secara tegas dalam UU no 31 tahun 1997 mengatur tentang yuridiksi peradilan militer, dimana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.

"Artinya perlu adanya revisi terkait permasalah tersebut," tandasnya.

Tentunya, kata Adi lagi, harus mengacu pada Tap MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 yang menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana umum, maka TNI dan Polri harus tunduk pada peradilan sipil.

Sementara itu, Yetno Sagitwo, orang tua korban EP dalam penuturannya mengatakan harapannya atas ditegakkannya keadilan dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya tersebut.

"Saya sebagai orang tua, saya berharap pelaku penyiksaan ini bisa di adili seadil-adilnya pak," sembari mengeluhkan adanya kesan peradilan militer yang tidak berpihak kepada mereka.

Erwin Manalu dari Kontras menambahkan, pihaknya terkait kasus ini meminta Pangdam I Bukit Barisan dapat bertindak dengan tegas terhadap anak buahnya.

"Kita minta Pangdam Kodam I Bukit Barisan untuk lebih tegas lagi, jangan hanya waktu dilantik dia ber eforia, tapi harus lebih membina kedalam," katanya.

Menurut Erwin, jika ketidak adilan ini dibiarkan, maka yang akan timbul adalah kekhwatiran masyarakat sipil ke depan.

"Sudah jelas-jelas rencana pembunuhan, kita khwatir ini menjadi pembiaran ke depan, agar tidak ada korban-korban berikutnya dan meminta okmil bekerja secara profesional. Kami meminta pelaku dipecat dari dinas kemiliterannya," tegas Erwin.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker