Inpres No. 2 Tahun 2013, Bentuk Presiden Lepas Tanggungjawab

Novrizal Sikumbang - Rabu, 27-02-2013 18:30

Inpres No. 2 Tahun 2013, Bentuk Presiden Lepas Tanggungjawab : aktual.co
Direktur Imparsial Al Araf (indonesia.faithfreedom.org)
Jakarta, Aktual.co — Direktur Peneliti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial, Al Araf menilai, penerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 menunjukkan bahwa Presiden melepaskan kondisi persoalan keamanan yang terjadi di masyarakat kepada Kapolri dan Panglima TNI serta Kepala Daerah.

"Keluarnya Inpres dan MoU ini sebagai bentuk lepasnya tanggungjawab, karena adanya penanganan lebih yang diberikan kepada kepala daerah, Kapolri dan Panglima TNI," kata Al Araf kepada wartawan di Kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

Sementara itu, imbuh Al Araf, terkait dengan perbantuan tenaga militer, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaturnya dalam suatu ketentuan melalui proses di legislatif.

"Terhadap tugas perbantuan yang seharunya diatur dalam UU," ujarnya.

Selain itu, di waktu yang bersamaan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar menjelaskan, terbitnya Inpres soal penanganan gangguan keamanan dalam negeri, bukan bentuk presiden melepaskan tanggungjawabnya. Melainkan, itu hak dari presiden untuk mengerahkan para bawahannya.

"Tentu tidak seperti itu, jangan berfikir semua diserahkan, karena presiden mempunyai hal untuk memberikan instruksi, dan sebagai sarana kontrol yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada presiden," tutur Boy.
Tri Wibowo -

Berani Melangkah
Komentar
Nama
Email
Komentar
Kode Verifikasi