DPD: Masalah UN Kegagalan Sistem Pendidikan Sentralistik

Sabtu, 20-04-2013 20:40

DPD: Masalah UN Kegagalan Sistem Pendidikan Sentralistik  : aktual.co
Ujian Nasional (UN) (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati


Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Intsiawati Ayus menilai berbagai kendala yang dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013 harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang sentralistik.

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati di Pekanbaru, Sabtu (20/4).

Berbagai kendala dalam pelaksanaan UN tahun ini terjadi di daerah-daerah, khususnya di Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Bahkan, penyelenggaraan UN di Riau nyaris mundur dari jadwal karena keterlambatan distribusi soal dan kekurangan soal yang menyebabkan dinas pendidikan setempat terpaksa menggandakannya dengan mesin fotokopi.

Anggota DPD dari Provinsi Riau itu mengatakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang struktural-birokratik dan sentralistik harus segera dihapuskan. Sebabnya, hal itu tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan institusi pendidikan yang berada di daerah setelah era otonomi daerah.

"Kebijakan pendidikan selayaknya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sudah saatnya pemerintah pusat berkomitmen menerapkan desentralisasi pendidikan secara bertahap," katanya.

Ia menilai alasan desentralisasi pendidikan perlu dilakukan karena banyak kebijakan umum pendidikan di pusat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kubutuhan masyarakat lokal.

Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat, dan pendidikan nasional harus memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perbedaan kompetensi dan keragaman daerah.

Kemudian, ia menilai kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menciptakan ketergantungan dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan budaya menunggu "petunjuk dari atas", dan struktur pendidikan sentralistik tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi pendidikan "Kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menghambat kreativitas, inovasi kurikulum, dan kemandirian sekolah," ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan kebijakan desentralisasi pendidikan bisa dilakukan secara bertahap dan parsial. Pembagian tugas pendidikan perlu dipetakan kembali untuk membagi mana yang menjadi kewenangan daerah, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat.

"Pemerintah pusat selayaknya hanya berperan sebagai katalisator dan fasilitator saja dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau potensi lokal," ujarnya.

Ia menambahkan, desentralisasi pendidikan harus mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan di daerah, melalui dukungan kebijakan, pengawasan, dan anggaran.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 1 Oct 2014 13:09:14
    "Sejak Agustus hingga September 2014, PMI telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang wilayahnya mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih,"
  • 30 Sep 2014 18:26:06
    Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak sebagai Inspektur Upacara pada acara pembukaan final Kejuaraan Terbuka Tingkat Nasional Lomba Unjuk Gelar Drum Banddan Konser Musik Harmoni Piala Bergilir Panglima TNI di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Peringatan ke-69 Hari TNI dengan tema “Bersama TNI, Persatuan Drum Band Indonesia ikut serta Membangun Karakter Anak Bangsa”. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 30 Sep 2014 12:42:45
    "Berharap saja agar segera diperluas agar masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai sumber ilmu pengetahuan,"
  • 30 Sep 2014 09:48:11
    "Itu yang masih menjadi kendala sebagai upaya proses pemadaman melalui udara,"
  • 29 Sep 2014 11:16:33
    "Ini adalah kali keempat pekerja Freeport meninggal akibat kelalaian manajemen dan tidak ada sanksi apa pun dari pemerintah,"
  • 28 Sep 2014 15:55:29
    Pengunjung mengabadikan prasasti aktivis Soe Hok Gie yang menghiasi Museum Taman Prasasti di Tanah Abang, Jakarta, Minggu (28/9/2014). Hari ini, Museum Taman Prasasti tepat berusia 219 tahun setelah dibuka untuk pertama kalinya pada 28 September 1795. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 28 Sep 2014 10:45:08
    Ratusan ribu pengendara sepeda mengikuti Fun Bike bertajuk "Gowes Bersama TNI Rakyat Sehat" ketka melintasi kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (28/92014). Acara tersebut dalam rangka memperingati hari TNI ke-69 yang jatuh pada 5 Oktober. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 28 Sep 2014 09:46:33
    Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri melaksanakan Gowes bersama TNI, Polri dan Rakyat serta melepas peserta sepeda Gowes dengan ditandai mengangkat bendera sebagai titik start di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan pukul 06.00 WIB dan Finish di Jakarta Internasional Expo Kemayoran Jakarta Pusat, dengan jarak tempuh kurang lebih 25 Km, Minggu (28/9/2014). Kegiatan Fun Bike ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, khusus di Jakarta tercatat 109.828 peserta. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 27 Sep 2014 10:59:07
    "Sudah lima tahun secara berturut turut Pemkot Tangerang Selatan mengadakan kegiatan nikah isbat secara massal,"
  • 26 Sep 2014 17:00:09
    "Tim penanggulangan kebakaran masih bekerja di lapangan untuk memadamkan titik api yang luasnya lebih 6.000 hektare,"
  • 26 Sep 2014 16:51:05
    "Banyak tayangan yang bermuatan negatif seperti kekerasan fisik, penggunaan senjata bahkan unsur porno,"
  • 26 Sep 2014 16:36:20
    "Kami mengapresiasi tayangan dan kartun-kartun yang memuat unsur edukasi dan membantu tumbuh kembang anak dengan sehat,"
  • 26 Sep 2014 11:46:49
    "Sesuai pola hotspot pada 2006 hingga 2014, untuk wilayah Kalimantan diperkirakan hotspot masih tinggi hingga Oktober,"
  • 26 Sep 2014 11:26:53
    "Anggaran 100 trilyun dari banyaknya lembaga yang terlibat nyatanya belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, justru kesenjangan pendapatan meningkat,"
  • 25 Sep 2014 19:10:25
    saya ucapkan terima kasih kepada semua para anggota, ketua, wakil ketua komisi 9 DPR RI atas kerja sama, kebersamaan, persahabatan, kekeluargaan selama 5 tahun ini
  • 25 Sep 2014 12:25:23
    "Pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dilakukan secara preventif karena penanganan kebakaran tersebut dilakukan secara bersama-sama atau antarnegara ASEAN yang menandatangani undang-undang tersebut,"
  • 25 Sep 2014 10:56:43
    "Karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan jiwa kepada nelayan, sebab jumlah nelayan yang meninggal akibat kecelakaan di laut 2010 sebanyak 86 orang, 2011 sebanyak 149 orang, 2012 sebanyak 160 orang dan 2013 sebanyak 225 orang,"
  • 25 Sep 2014 10:32:07
    Kontras mendesak Kapolri dan Panglima TNI agar memerintahkan anggotanya di lapangan untuk menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan.
  • 25 Sep 2014 09:38:34
    "Hingga saat ini, pembangunan PLTU Batang yang berkapasitas 2x1000 MW merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara molor karena pembebasan lahan yang belum terselesaikan,"
  • 25 Sep 2014 09:22:23
    "Hingga tahun ini setidaknya sudah dibangun pondok pesantren di 12 lokasi yang berada di wilayah perbatasan pada beberapa provinsi, yakni Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua,"
  • 25 Sep 2014 08:58:49
    "Kami ingin meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kota, kecamatan, kelurahan dalam toponimi agar mereka mengetahui pentingnya pembakuan nama rupabumi,"
  • 24 Sep 2014 16:59:34
    Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (empat kiri) saat mengajak musisi Iwan Fals (tengah) dan Pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana (empat kanan) untuk membuat Lubang Resapan Biopori (LRB) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (24/9/2014). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencanangan gerakan TNI "Pembuatan Berjuta-juta LRB". AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 24 Sep 2014 15:31:03
    Dokter hewan dari Sudin Pertanian & Peternakan Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang dijual pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (24/9/2014). Pemeriksaan dilakukan untuk melindungi konsumen dari hewan kurban yang sakit ataupun belum cukup umur. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 24 Sep 2014 13:28:15
    "Kami berharap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) selama masa pemerintahannya nanti memperketat izin penambangan dan menghentikan atau mencabut izin penambangan yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,"
  • 24 Sep 2014 13:10:39
    "Pemerintah harus melindungi lahan gambut secara total dengan mencabut izin hutan tanaman industri (HTI) dan usaha perkebunan sawit skala besar di lahan-lahan gambut tersebut untuk mencegah kebakaran hutan,"


eXTReMe Tracker