DPD: Masalah UN Kegagalan Sistem Pendidikan Sentralistik

Sabtu, 20-04-2013 20:40

DPD: Masalah UN Kegagalan Sistem Pendidikan Sentralistik  : aktual.co
Ujian Nasional (UN) (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati


Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Intsiawati Ayus menilai berbagai kendala yang dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013 harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang sentralistik.

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati di Pekanbaru, Sabtu (20/4).

Berbagai kendala dalam pelaksanaan UN tahun ini terjadi di daerah-daerah, khususnya di Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Bahkan, penyelenggaraan UN di Riau nyaris mundur dari jadwal karena keterlambatan distribusi soal dan kekurangan soal yang menyebabkan dinas pendidikan setempat terpaksa menggandakannya dengan mesin fotokopi.

Anggota DPD dari Provinsi Riau itu mengatakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang struktural-birokratik dan sentralistik harus segera dihapuskan. Sebabnya, hal itu tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan institusi pendidikan yang berada di daerah setelah era otonomi daerah.

"Kebijakan pendidikan selayaknya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sudah saatnya pemerintah pusat berkomitmen menerapkan desentralisasi pendidikan secara bertahap," katanya.

Ia menilai alasan desentralisasi pendidikan perlu dilakukan karena banyak kebijakan umum pendidikan di pusat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kubutuhan masyarakat lokal.

Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat, dan pendidikan nasional harus memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perbedaan kompetensi dan keragaman daerah.

Kemudian, ia menilai kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menciptakan ketergantungan dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan budaya menunggu "petunjuk dari atas", dan struktur pendidikan sentralistik tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi pendidikan "Kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menghambat kreativitas, inovasi kurikulum, dan kemandirian sekolah," ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan kebijakan desentralisasi pendidikan bisa dilakukan secara bertahap dan parsial. Pembagian tugas pendidikan perlu dipetakan kembali untuk membagi mana yang menjadi kewenangan daerah, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat.

"Pemerintah pusat selayaknya hanya berperan sebagai katalisator dan fasilitator saja dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau potensi lokal," ujarnya.

Ia menambahkan, desentralisasi pendidikan harus mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan di daerah, melalui dukungan kebijakan, pengawasan, dan anggaran.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 29 May 2015 17:15:33
    "Data tersebut sebanyak 60 persen tamatan SD dan SMP merupakan gambaran nyata tingkatan angkatan kerja Indonesia masih belum tinggi,"
  • 29 May 2015 13:43:37
    Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Negeri Sabah memperlihatkan surat deeportasi yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Malaysia setibanya di Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Kamis (29/5). Sebanyak 103 TKI ilegal yang dideportasi itu telah menjalani kurungan selama berbulan-bulan di penampungan warga asing Malaysia karena kasus keimigrasian, narkoba dan kriminal biasa. ANTARA FOTO/M Rusman
  • 28 May 2015 23:57:10
    "Setelah berkoordinasi dengan Menristek-Dikti, Menpan-RB akhirnya menerbitkan surat edaran dengan Nomor 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu di lingkungan instansi pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI yang merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu baru-baru ini,"
  • 28 May 2015 23:35:56
    "Indonesia tidak akan kekurangan ide untuk membuat film budaya dan sosial yang menghargai HAM dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia,"
  • 28 May 2015 22:06:35
    "Tentu saya minta maaf. Apa yang terjadi saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana memang bisa menyibukkan beberapa pihak, terusik dan lainnya. Saya meminta maaf atas kejadian itu,"
  • 28 May 2015 15:10:00
    "Masyarakat sangat perlu meningkatkan kepedulian penjagaan keanekaragaman hayati dengan pendataan penting,"
  • 28 May 2015 03:30:42
    "Dua hingga tiga hari lagi baru diserahkan kepada KBRI untuk dipulangkan ke Indonesia. Keluarganya telah diberitahukan oleh KBRI"
  • 27 May 2015 19:19:24
    CEO Karir.com Dino Martin (kiri) bersama Chief Marketing  Officer (CMO) Karir.com Rizka Septiadi saat membuka pameran bursa kerja karir.com di Balai Kartini,Jakarta. Rabu (27/5/2015). Hingga April 2015, situs karir.com telah mendapat 2 juta kunjungan per bulan, 1,3 juta qualified resume dan 33.000 perusahaan baik lokal maupun internasional, serta ada 30.000 perusahaan yang sudah menjadi member. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 27 May 2015 17:55:44
    Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu saat menerima buku Teropong Prajurit TNI dari Letjen (Purn) TNI Kiki Syahnakri dalam acara peluncuran buku Teropong Ptajurit TNI, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (27/5/2015). Pada peluncuran buku Teropong Prajurit TNI ini juga membahas persoalan yang harus dihadapi bangsa ini tak pernah ada habisnya. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 May 2015 15:02:38
    Kika; Wakil Ketua Komite III DPD RI Farhira Idris, Sekretaris Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Bondan Kanumoyoso, Dosen Sosiologi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Kenegaraan di DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015). Dialog tersebut mengangkat tema "Fenomena Prostitusi Gaya Baru". AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 May 2015 14:37:46
    Ribuan Perangkat Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (27/5/2015). Dalam aksi para perangkat desa menuntut agar Presiden Jokowi mau merevisi PP 43 tahun 2014 dalam pasal 81 dan 100. AKTUAL/MUNZIR
  • 26 May 2015 16:14:14
    Ketua Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini memberikan bantuan kepada tim kemanusiaan dari F-PKB Marwan Dasopan di Ruang Rapat F-PKB, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2015). Bantuan yang berupa selimut, sarung dan pakaian akan diberikan kepada pengungsi Rohingnya yang mengsi di Indonesia. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 26 May 2015 09:55:15
    "Korban bernama Efendi (70), warga Grumbul Tlaga RT 03 RW 10, Desa Watuagung, Kecamatan Tambak,"
  • 25 May 2015 22:45:58
    "Kita terus mendorong agar pemda-pemda lainnya melakukan langkah serupa sehingga semakin banyak daerah yang bebas pekerja anak di Indonesia,"
  • 25 May 2015 19:50:34
    “Saya sudah kumpulkan sebanyak 442 kepala sekolah mulai dari tingkat SD sebanyak 367, SMP 44, SMA 22, SMK 9 dan 14 UPTD di Kota Makassar. Dihadapan mereka saya sampaikan dalam waktu dekat akan ada lelang jabatan kepala sekolah,”
  • 25 May 2015 19:21:06
    "Kami berkoordinasi kepada Polresta Denpasar untuk menanyakan perkembangan terbaru kasus hilangnya Angelina,"
  • 25 May 2015 17:55:26
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV, di Kompleks Paremen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015). Raker tersebut membahas perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi juga sumber daya alam. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 25 May 2015 17:46:27
    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat rapat tim verifikasi dan validasi data di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (25/5/2015). Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) membuntuhkan pasokan data yang akurat. Karena itulah, Mensos mencanangkan perlunya verifikasi dan validasi data pemegang KPS yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan masyarakat. AKTUAL/MUNZIR
  • 25 May 2015 14:38:06
    "Hasil uji sampel sudah kami berikan kepada Polri untuk ditindaklanjuti, namun hasilnya tidak bisa kami sampaikan,"
  • 24 May 2015 23:00:14
    "Kita akan berikan terapi psikologis bagi para pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang saat ini ditampung di sejumlah lokasi di Aceh,"
  • 24 May 2015 16:18:56
    Sejumlah korban semburan lumpur melumuri badan dengan lumpur saat aksi peringatan 9 tahun semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (24/5). Dalam aksi tersebut korban lumpur menuntut pemerintah segera turun tangan dalam pelunasan ganti rugi bagi korban yang masuk dalam peta area terdampak. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
  • 24 May 2015 14:13:10
    "Kalau masyarakat Aceh pasti dasarnya sangat kuat dalam upaya ini, maka mudah-mudahan seluruh ikhtirar ini dicatat malaikat, dan malaikat tidak akan salah mencatat."
  • 24 May 2015 13:53:17
    Untuk Kabupaten Aceh Tamiang bantuan disalurkan sebanyak Rp 171 juta dengan komponen, yang diberangkatkan dari gudang regional Palembang, dan gudang pusat Bekasi.
  • 24 May 2015 11:58:54
    Dia pun berharap, kekerasan terhadap etnis Rohingya ini bisa dengan cepat diselesaikan.
  • 24 May 2015 11:58:35
    Puluhan aktivis dari Jaringan Solidaritas Bangsa-Bangsa (JSBB) melakukan aksi solidaritas terhadap pengungsi Rohingya di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (24/5/2015). JSBB mengkritis sikap ASEAN yang tidak becus mengurus para pengungsi Rohingya dan menolak segala bentuk dikriminasi rasisme. AKTUAL/MUNZIR


eXTReMe Tracker