//

 

DPD: Masalah UN Kegagalan Sistem Pendidikan Sentralistik

Sabtu, 20-04-2013 20:40

DPD: Masalah UN Kegagalan Sistem Pendidikan Sentralistik  : aktual.co
Ujian Nasional (UN) (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati


Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Intsiawati Ayus menilai berbagai kendala yang dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013 harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang sentralistik.

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati di Pekanbaru, Sabtu (20/4).

Berbagai kendala dalam pelaksanaan UN tahun ini terjadi di daerah-daerah, khususnya di Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Bahkan, penyelenggaraan UN di Riau nyaris mundur dari jadwal karena keterlambatan distribusi soal dan kekurangan soal yang menyebabkan dinas pendidikan setempat terpaksa menggandakannya dengan mesin fotokopi.

Anggota DPD dari Provinsi Riau itu mengatakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang struktural-birokratik dan sentralistik harus segera dihapuskan. Sebabnya, hal itu tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan institusi pendidikan yang berada di daerah setelah era otonomi daerah.

"Kebijakan pendidikan selayaknya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sudah saatnya pemerintah pusat berkomitmen menerapkan desentralisasi pendidikan secara bertahap," katanya.

Ia menilai alasan desentralisasi pendidikan perlu dilakukan karena banyak kebijakan umum pendidikan di pusat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kubutuhan masyarakat lokal.

Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat, dan pendidikan nasional harus memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perbedaan kompetensi dan keragaman daerah.

Kemudian, ia menilai kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menciptakan ketergantungan dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan budaya menunggu "petunjuk dari atas", dan struktur pendidikan sentralistik tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi pendidikan "Kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menghambat kreativitas, inovasi kurikulum, dan kemandirian sekolah," ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan kebijakan desentralisasi pendidikan bisa dilakukan secara bertahap dan parsial. Pembagian tugas pendidikan perlu dipetakan kembali untuk membagi mana yang menjadi kewenangan daerah, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat.

"Pemerintah pusat selayaknya hanya berperan sebagai katalisator dan fasilitator saja dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau potensi lokal," ujarnya.

Ia menambahkan, desentralisasi pendidikan harus mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan di daerah, melalui dukungan kebijakan, pengawasan, dan anggaran.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 21 Apr 2015 09:42:44
    "Jawa Barat adalah provinsi yang masuk wilayah dengan potensi zakat tertinggi, termasuk juga Jawa Tengah dan Jawa Timur,"
  • 20 Apr 2015 19:28:31
    "Peringatan Hari Kartini jangan hanya mengenai sanggul dan kebaya. Tapi bagaimana meningkatkan peran bersama, agar perempuan Indonesia berkualitas, cerdas, melahirkan anak yang sehat, dan menjadikan keluarga sejahtera,"
  • 20 Apr 2015 04:39:12
    banyak masyarakat yang protes karena tidak masuk dalam data penerima Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang digawangi Kemensos.
  • 19 Apr 2015 17:45:46
    Sejumlah anggota Pramuka membawa 109 bendera perserta Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (19/4/2015). Acara tersebut dalam rangka menyambut delegasi perserta KAA yang ke 60. AKTUAL/MUNZIR
  • 19 Apr 2015 01:12:00
    Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Menggugat (ATKIM) meminta Presiden Joko Widodo, melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan nyawa 31 tenaga kerja Indonesia dari eksekusi hukuman mati di Arab Saudi.
  • 18 Apr 2015 23:03:19
    "Kita ikut Pak Jusuf Kalla bahwa jika ada kecurangan dalam UN, maka akan diulang," kata Agus menanggapi kemungkinan UN diulang, Sabtu (18/4).
  • 18 Apr 2015 19:38:45
    "Sejak berdirinya klinik VCT pada tahun 2006 hingga Maret 2015 tercatat jumlah yang tertular HIV/AIDS sebanyak 60 anak," kata Koordinator Klinik VCT Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Jember, Justina Evy Tyaswati, di Jember, Sabtu (18/4).
  • 18 Apr 2015 19:00:19
    "Kalau menurut saya, solusinya yang harus diperbaiki, karena apakah kita sudah sempurna dalam menjalankan ujian itu, kemudian apakah kalau belum sempurna lantas kita hentikan, saya kira jangan fatalistik," kata Anies Baswedan, di Bandung, Sabtu (18/4).
  • 18 Apr 2015 15:30:47
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mendampingi Presiden RI Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada para pekerja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (18/4/2015). Pembagian kartu di area PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 Sei Karang, Kecamatan Galang merupakan yang pertama dilakukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. AKTUAL/Istimewa
  • 18 Apr 2015 07:45:41
    Sebanyak 911 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari 18 desa di Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, Jumat (17/4) menerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahap dua dalam tahun ini di kantor Camat setempat. Dana itu disalurkan oleh PT Pos Indonesia kecamatan setempat.
  • 16 Apr 2015 07:38:00
    Kearifan lokal dalam pelestarian alam, kini dikalahkan oleh modernisasi yang menawarkan sesuatu yang praktis dan tidak repot, kata Ahli Ekologi dan Evolusi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tukirin Partomihardjo.
  • 16 Apr 2015 06:05:00
    Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), akan berusaha mengungkap keragaman hayati di Gunung Tambora di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
  • 15 Apr 2015 14:42:00
    "Darurat narkoba bisa diatasi dengan kembali ke keluarga. Pemahaman delapan fungsi keluarga perlu kembali ditekankan,"
  • 15 Apr 2015 14:08:00
    "Kalau naskah soal, hampir semuanya mirip. Tapi kalau jawabannya, ya kita belum tahu benar atau salah."
  • 15 Apr 2015 13:53:00
    "Pantas kalau kita pertanyakan kapan ini akan diproses hukum,"
  • 15 Apr 2015 04:42:00
    "Kami akan meluncurkan revolusi karakter yang berdasarkan butir delapan dan sembilan Nawa Cita (program Presiden Jokowi),"
  • 15 Apr 2015 04:19:00
    "(Pemerintah) Harus memperhatikan pengelolaan air dan penyimpanannya terutama di waduk-waduk, agar bisa cukup hingga akhir kemarau,"
  • 15 Apr 2015 00:05:00
    "Program transmigrasi menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk membangun kawasan yang sulit berkembang, dengan mendatangkan transmigran yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk mengolah potensi sumber daya yang ada untuk membangun dan mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi yang produktif, maju dan sejahtera,"
  • 14 Apr 2015 16:06:24
    "Sehingga Juli mereka masuk sekolah akan memotivasi lebih kuat pada anak-anak supaya belajar lebih baik,"
  • 14 Apr 2015 12:20:07
    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama para peserta Ujian Nasional (UN) di SMA N 2 Jakarta, Jakarta, Selasa (14/4). Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung pelaksanaan UN di sekolah tersebut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
  • 14 Apr 2015 12:06:37
    "Kami melakukan simulasi dengan data beberapa tahun terakhir. Hasilnya hanya ada 30 kabupaten/kota yang memiliki indeks integritas tinggi,"
  • 13 Apr 2015 17:19:31
    Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini menerima beberapa mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Yaman saat bertemu Fraksi PKB, DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2015). Kedatangan mereka untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah atas pemulangan mereka ke tanah air, juga meminta pemerinta bisa menjamin mengembalikan ke Yaman untuk melanjutkan kuliah setelah konflik berakhir atau pemerintah dapat memindakhan kuliahnya di negara timur tengah lainnya. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 13 Apr 2015 16:12:56
    Sejumlah WNI asal Yaman saat tiba dari Yaman dan menunggu bus untuk diberangkatkan ke kampung halaman masing-maisng di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (13/4/2015). Sembilan puluh WNI dari dari daerah konflik di Yaman tiba di tanah air dengan menggunakan pesawat TNI AU Indonesia Air Force A 7305 untuk menghindari konflik di kawasan Yaman. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 13 Apr 2015 10:06:29
    Sejumlah pelajar SMA Santa Ursula mengikuti Ujian Nasional (UN), di Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat UN tahun 2015 di ikuti sekitar 2,8 juta siswa SMA dan Kejuruan. Terdapat 515 sekolah jenjang SMA/MA/SMK dengan 106.947 siswa mengikuti UN berbasis komputer di 29 provinsi seluruh Indonesia. AKTUAL/MUNZIR
  • 13 Apr 2015 09:58:14
    Sejumlah pelajar SMA Negeri 5 mengikuti Ujian Nasional (UN) berbasis komputer, Senin (13/4/2015). Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menegah menjalankan kebijakan baru dengan mengadakan UN berbasis komputer pada 585 sekolah di seluruh Indonesia. AKTUAL/MUNZIR


eXTReMe Tracker