Tanggapan atas Pernyatan Wamen ESDM Rudi Rubiandini

Kamis, 06-12-2012 19:45

Tanggapan atas Pernyatan Wamen ESDM Rudi Rubiandini : aktual.co
Jojok SP (Foto: Istimewa)


Jakarta, Aktual.co,- Dengan dibubarkannya BPMIGAS oleh MK tanggal 13 Nopember 2012, sepertinya banyak pihak yang tidak bisa menerima putusan MK tersebut diantaranya Wamen ESDM-Rudi Rubiandini : "Saya sangat menyayangkan, apa yang diputuskan MK (pembubaran BP Migas) ternyata menggunakan data yang salah, data-datanya salah telak," ucap Rudi dalam Diskusi Publik Seri VII, di DPP Partai Golkar, Selasa (4/12/2012).

Pernyataan Wamen tersebut didukung oleh Wakil Ketua DPR Komisi VII, yang juga Ketua Panja Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Zainudin Amali yang mengungkapkan bahwa data dari Kementerian ESDM-lah yang benar. Jadi keputusan diambil menggunakan data yang salah, apakah keputusan MK terkait pembubaran BP Migas sesat? "Menurut kami data yang disampaikan Pak Rudi (Wamen ESDM) adalah data yang tepat, karena memang begitu keadaannya," kata Zainudin kepada detikFinanance, di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (4/12/2012).

Hal ini dibantah Ketua MK Mahfud MD "Wamen ESDM nggak ada dalam putusan MK, dia (Rudi) hanya tidak tahu cara membaca putusan MK. Di putusan MK kalau ada angka seperti itu hanya mengutip fakta yang di sidang dan itu ditempatkan di duduk perkara. Bukan di pendapat MK. Dia salah baca, nggak tau caranya membaca, sehingga agak genit pernyataannya," kata Mahfud sebelum menemui Presiden SBY di kantor presiden, Jakarta, Rabu (5/12/2012). 

Jika saja Mahfud MD tidak segera membantah, maka publik dibuat terkesima oleh pernyataan Wamen ESDM-Rudi Rubiandini yang memiliki karir meroket di dunia migas yang tiba-tiba saja sebagai Deputi Operasi BPMIGAS, kemudian menjadi Wamen ESDM dengan memupuskan harapan peningkatan karir karyawan BPMIGAS dan Ditjen MIGAS yang memiliki banyak pengalaman di dunia migas puluhan tahun.  

Publik pada mahfum bahwa Dr Rudi Rubiandini sebelumnya adalah seorang dosen Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ia bersama para ahli di bidang teknik pengeboran dan geologi pernah menegaskan bahwa semburan lumpur di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006 murni disebabkan kesalahan manusia dan menolak tegas-tegas pernyataan yang menyimpulkan semburan lumpur merupakan bencana alam- alias diluar kendali manusia dan tidak disebabkan oleh kesalahan manusia.

Rudi yang saat itu menjadi ketua tim investigasi independen luapan lumpur Lapindo, secara ilmiah berupaya menjelaskan hal diatas untuk menggempur upaya-upaya pengaburan tanggung jawab oleh pihak Lapindo, Selasa (29/1/2008).
                                                                    *****
Mari sejenak kita masuk ke permasalahan Migas kita.
 
Sepertinya Rudi yang sudah terlanjur menjadi Wamen harus banyak belajar tentang tata niaga migas di Indonesia yang mengalami dinamika perubahan perundangan yaitu:
Masa Pra Perpu UU No 44/Tahun 1960.
Periode Perpu UU No 44/Tahun 1960.
Kehadiran UU No 08/Tahun 1971 tentang Pertamina.
UU No 22/Tahun 2001 tentang Migas.
Maksud dan tujuan UU No22/Tahun 2001 dapat dikatakan tidak cukup terjabarkan secara ekplisit, kecuali pernyataan bahwa UU No 08/Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gasbumi Negara (PERTAMINA) tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha Migas dan tujuan mendorong perkembangan potensi dan peranan Nasional.

Tetapi dalam perkembangannya UU tersebut dinilai banyak pihak (yang masih berpikir jernih dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan), banyak merugikan Negara. Sehingga tepat jika MK membatalkan 3 pasal pada Putusan tahun 2004 dan membatalkan pasal sekaligus membubarkan BP MIGAS pada tanggal 13 Nopember 2012. Malah seharusnya UU 22/2001 dibatalkan.

Hal yang menarik lainnya dan semakin menunjukkan ketidakpahaman Rudi dalam dinamika tata niaga migas di Indonesia dengan mengatakan bahwa "1% retensi itu pun tidak pernah dipakai semua teman-teman di BP Migas rata-rata hanya memakai 0,3% dari hasil Migas".

Dalam hal ini seharusnya Rudi menggunakan pembanding yang lebih relevan, diantaranya:
Dengan tingkat produksi; misalnya 800 orang BP MIGAS untuk mengawasi kegiatan dengan tingkat produksi 860.000 BOPD. Sedangkan 50 orang Pertamina BKKA untuk mengawasi kegiatan dengan tingkat produksi sekitar 1,4 juta BOPD.

Retensi yang diterima untuk mengelola dan mengawasi para Kontraktor PSC sebesar 3% itu, diterima Pertamina sebesar 1.2% bersih sesudah dipotong pajak penghasilan korporasi sebesar 60%. Sedangkan berdasar UU Migas yg berlaku, tugas BP Migas hanya “pengawasan” tanpa Kuasa Pertambangan (KP), sedangkan tugas Pertamina adalah “pengelolaan dan pengawasan” sebagai pemegang KP.
                                                   ******
Perlu dicatat, insiden “Semburan Lumpur Lapindo” yang telah membawa derita berlarut atas ribuan penduduk Sidoarjo hingga kini harus dilihat dari minimnya aspek kualitas dan kemampuan BP Migas dalam melakukan fungsi pengawasan.

Insiden ini, yang disebabkan oleh blowout sumur eksplorasi Lapindo, yang sengaja disebabkan kecerobohan pelakunya, tidak pernah diperiksa dan dianalisa secara teknis dan konklusif sebagai bagian dari tugas pengawasan. Sudah tidak ada tindakan sanksi, malah sebaliknya Lapindo diberi izin untuk kembali mengadakan pemboran. Lagi pula, biaya penanggulangannya dibiarkan terus jadi beban Negara

Nah yang menjadi pertanyaan, dengan posisi Rudi Rubiandini dahulu sebagai Deputi BP MIGAS, kemudian saat ini meningkat menjadi Wamen ESDM, bukankah semakin dekat dengan pusaran kekuasaan? 

Lalu bagaimana sikap atau nurani Rudi yang dulu membela korban lumpur Lapindo tersebut? Anda, pembaca yang lebih tahu!

Ditulis oleh: Jojok SP
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker